Kepada Kompas TV, Mardani memakai dua perspektif dalam menilai pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Yakni perspektif komitmen atau integritas, dan perspektif kompeten atau kapasitas.
Dalam perspektif komitmen atau integritas, PKS menilai perkataan dan perbuataan Jokowi tidak selaras.
"Berapa kali memarahi menterinya, tapi tidak satu aksi pun untuk menegur dalam bentuk konkret," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pernyataannya secara visual kepada jurnalis Kompas TV Ni Luh Puspa, Senin (19/10/2020).
"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus. Secara umum, nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujar politikus PKS Mardani Ali Sera, dikutip dari Tribunnews, Senin (19/10).
Menurut Mardani, kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan setahun ini, mesti didiskon karena delapan bulan Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Baca: LIPI: Hanya Satu Sektor Saja dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf yang Konsisten
Baca: Jangan Abaikan, Ternyata Ini Beberapa Ciri Tahi Lalat yang Berbahaya
Ketidakselarasan kata dan perbuatan Jokowi, kata Mardani, menurunkan marwah dan martabat institusi kepresidenan.
Seharusnya, Presiden Jokowi di masa jabatannya yang kedua ini nothing to lose. "Publik berharap bukan cuma kerja keras, tetapi kerja yang membawa impact, yang membawa hasil," ucap Mardani.
Diingatkan Mardani, Presiden Jokowi tidak seharusnya bekerja sendiri. Ada Ma'ruf Amin sebagai wapres.
Untuk perspektif komitmen atau integritas, PKS memberi nilai 6 untuk pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Kemudian, dalam perspektif kompeten atau kapasitas. Diakui PKS di periode kedua Jokowi memimpin pemerintahan, tantangannya sangat berat karena menghadapi pandemi Covid-19.
Baca: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Anggota DPR Andre Rosiade: Banyak Sekali Harapan yang Belum Tercapai
Baca: Jangan Abaikan, Ternyata Ini Beberapa Ciri Tahi Lalat yang Berbahaya
Namun cara Jokowi menangani pandemi ini, dinilai PKS sangat buruk.
"Alih-alih memperkuat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang Korea Selatan lakukan, punya turunan punya pasukan sampai level puskesmas, sayangnya tidak ada penguatan baik kualitas maupun kuantitas Puskesmas kita," papar Mardani.
Padahal ini kesempatan emas luar biasa ketika anggaran dan perhatian kepada kesehatan demikian besar. "Kita bisa membuat sistem jaminan kesehatan nasional dan kualitas pelayanan nasional yang sangat baik."
"Lompatan perhatian pembuatan Puskesmas baru, penguatan kapasitas, mestinya menjadi pekerjaan utama kita menghadapi Pandemi yang sekarang ini. Sehingga selesai Pandemi kita punya demikian banyak aset dan infrastruktur kesehatan nasional," kata Mardani.
Begitu pula kinerja Kementerian Dalam Negeri. Menurut PKS, Kementerian Dalam Negeri mestinya menjadi salah satu manajer utama untuk mendisiplinkan masyarakat. Karena Kementerian Dalam Negeri yang punya kaki sampai kepada aparat desa.
Baca: Cara Cek Penerima BLT UMKM Rp 2,4 Juta via Online, Cukup Siapkan KTP & Kunjungi eform.bri.co.id/bpum
Baca: Hari Ini dalam Sejarah 21 Oktober: Inggris Kalahkan Prancis dan Spanyol dalam Pertempuran Trafalgar
"Untuk penanganan pandemi Covid-19, saya nilai 5 dari 10," sebut Mardani.
Dari sudut penegakan hukum, seperti kasus penanganan terhadap demonstrasi Omnibus Law, aktivis yang bersuara keras, kebakaran Kejagung, gaji petinggi KPK, harus menjadi catatan yang sangat mendasar.
"Kasus Djoko Tjandra cukup baik, tetapi belum sampai kepada siapakah aktor di balik itu," kata Mardani.