Kasus korupsi yang melibatkan kepada daerah dan anggota legislatif menyumbang 36 persen dari seluruh perkara yang ditangani lembaga tersebut.
Dari jumlah tersebut, 257 di antaranya melibatkan anggota DPR/DPRD.
Sementara kasus korupsi yang melibatkan wali kota/bupati ada 119 kasus.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono.
"Korupsi yang ditangani KPK 36 persen atau 397 perkara, itu adalah melibatkan pejabat politik. Anggota DPR/DPRD 257, wali kota/bupati 119, ini sampai Mei 2020," kata Giri dalam sebuah webinar yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Rabu (30/9/2020) dikutip dari Kompas.
Baca: Dipimpin Firli Bahuri, Revisi UU KPK dan Banyak Perubahan: Penyebab Ramainya Pegawai KPK Mundur
Dalam paparannya, Giri juga mengungkapkan terdapat 21 gubernur yang ditangani dalam kurun waktu tersebut.
Giri mengatakan berdasarkan data Indonesia Corruption Watch yang menggabungkan jumlah kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, ada 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi.
Selain itu, data KPK juga menunjukkan bahwa kasus korupsi telah terjadi di 27 dari 34 provinsi se-Indonesia selama 2004-2020.
Ketua Komisi III DPR Herman Hery menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri mengalami peningkatan dalam sinergi dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya.
Karena itu, menurut Herman, kesuksesan KPK tidak bisa dinilai hanya berdasarkan ukuran-ukuran kuantitatif, tetapi juga kualitatif.
Baca: Febri Diansyah Mundur, Pimpinan KPK Sebut hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan
"Suksesnya KPK tidak bisa hanya diukur dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti berapa banyak orang ditangkap. Tapi suksesnya KPK juga harus diukur dengan ukuran kualitatif seperti upaya-upaya pencegahan korupsi," ujar Herman saat dihubungi, Rabu (30/9/2020).
Dia mengatakan banyaknya penangkapan orang bukan satu-satunya tolok ukur baik atau buruknya kinerja KPK. Salah satu tugas KPK lainnya yaitu melakukan pencegahan korupsi.
Meski mengatakan institusi KPK mengalami peningkatan dari sisi koordinasi, Herman terus mendorong agar KPK berbenah diri.
Herman mengatakan KPK tidak boleh tertutup terhadap kritik dan saran publik.
"Saya mendorong KPK untuk terus melakukan pembenahan diri ke depannya. KPK juga harus membuka diri kepada seluruh masukan dari masyarakat dalam rangka mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan," katanya.
Baca: KPK Selalu Bersedih Saat Ada Pejabat Negara Tertangkap Lakukan Korupsi Reputasi Bangsa Runtuh
Dia menegaskan Komisi III selalu mengingatkan para mitra kerja tentang pentingnya penegakan hukum yang profesional dan independen.
"Kami juga selalu menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi bagi seluruh aparat penegak hukum," ujarnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan kinerja KPK terkait penindakan kasus korupsi pada semester I-2020 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Peneliti ICW Wana Alamsyah menyebut pemantauan terhadap kinerja KPK dilakukan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020 terhadap kanal institusi penegak hukum atau media kemudian dilakukan analisis deskriptif.