Bahkan di media sosial Twitter, sempat trending kata 'Terawan' sejak Selasa (29/9/2020).
Hal itu dipicu ketidakhadiran Menteri Terawan di acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab pada Senin (28/9/2020) malam.
Dalam program tersebut, terlihat presenter yang akrab dipanggil 'Nana' itu, melayangkan pertanyaan kepada kursi kosong.
Diketahui, kursi kosong tersebut semula dipersiapkan untuk Menteri Terawan.
Beberapa kali Najwa Shihab melayangkan pertanyaan terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia.
Namun tentu saja, pertanyaan tersebut hanya terlontar tanpa jawaban karena Menteri Kesehatan tidak dapat hadir.
Padahal, Mata Najwa mengaku telah beberapa kali mencoba mengundang Terawan untuk hadir.
Baca: 16 Pertanyaan Telak Najwa Shihab untuk Menkes Terawan, Dua Pertanyaan Pamungkas: Siap Mundur Pak?
Baca: Istilah ODP, PDP, dan OTG pada Kasus Covid-19 Resmi Dicoret Menkes Terawan, Apa Gantinya?
Bahkan, undangan yang diberikan tidak pernah direspon oleh pihak Menkes.
Sekalinya direspon, pihak Menkes mengaku tidak dapat datang ke program Mata Najwa karena jadwal yang cukup padat.
"Pernah menjawab bahwa tidak bisa karena jadwal, dan kemudian kami selalu menawarkan agar wawancara diatur menyesuaikan waktu dengan agenda Pak Terawan," ujar dia.
Namun, setelah pihak "Mata Najwa" menawarkan untuk wawancara menyesuaikan jadwal Menkes Terawan, kembali tidak ada jawaban lanjutan dari pihak Menkes.
Menurut Nana, hampir tiap minggu Mata Najwa mengajukan undangan kepada Terawan Agus Putranto untuk menjadi bintang tamu.
Bahkan, undangan itu sudah ia sampaikan jauh sebelum dibuatnya video "Mata Najwa" edisi "Menanti Terawan" di media sosial.
"Hampir tiap minggu selalu kirim undangan. Tiap episode soal pandemi," kata Najwa kepada Kompas.com, Selasa (29/9/2020).
Alasan dan keinginan kuat Najwa Shihab mengundang Menkes Terawan untuk hadir, yakni untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan Covid-19 di Indonesia.
Menurut Najwa, kehadirannya sangat diperlukan untuk memberi penjelasan kepada publik terkait situasi terkini pandemi Covid-19.
"Tak ada yang lebih otoritatif selain menteri untuk membahasakan kebijakan-kebijakan itu kepada publik, termasuk soal penanganan pandemi," kata Najwa.
"Selama ini, penanganan pandemi terkesan terfragmentasi, tersebar ke berbagai institusi yang bersifat ad-hoc, sehingga informasinya terasa centang perenang," ujar dia.