Diketahui, dua negara Teluk Arab, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) mengadakan perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel, yang selama ini menjadi penjajah di tanah Palestina.
Perjanjian ini pun mendapat pertentangan dari sesama anggota Liga Arab, Palestina.
Bahrain dan UEA dinilai telah melakukan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Liga Arab yang menginginkan penjajahan Israel dihentikan.
Tindakan Bahrain dan UEA yang berdamai dengan Israel ini pun membuat Palestina bereaksi.
Melalui Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki, Palestina mengatakan merekamundur dari pertemuan Liga Arab, Selasa (22/9/2020) sebagai bentuk protes atas kesepakatan Israel dengan Bahrain dan UEA.
Al Jazeera melaporkan, Palestina mengutuk perjanjian damai Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dan menyebut langkah itu tidak terhormat.
Warga Palestina menilai kesepakatan yang ditandatangani Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel di Washington, Amerika Serikat pekan lalu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka.
Palestina juga menyebut kesepakatan itu merupakan pukulan bagi upaya mereka untuk mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki Israel.
Awal bulan ini, Palestina gagal membujuk Liga Arab untuk mengutuk negara-negara yang melanggar dan menormalisasi hubungan dengan Israel.
Baca: Dulu Ngotot Jadi Tentara Israel, Sadar, Kini Beberkan Kelakuan pada Bangsa Palestina: Tidak Bermoral
Baca: Baru Disepakati, Perjanjian Normalisasi Sudah Picu Aksi Saling Serang Antara Palestina dan Israel
Palestina seharusnya memimpin pertemuan Liga Arab selama enam bulan ke depan, tetapi Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki mengatakan pada konferensi pers di kota Ramallah, Tepi Barat bahwa mereka tak lagi ingin memimpin pertemuan tersebut.
Dalam sambutannya, dia tidak menyebut secara spesifik UEA dan Bahrain, negara-negara Teluk Arab yang memiliki hubungan dekat dengan Israel.
Al-Maliki mengatakan, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit telah diberitahu tentang keputusan Palestina ini.
Kepemimpinan Palestina menginginkan negara merdeka berdasarkan perbatasan de facto sebelum perang 1967, di mana Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza dan mencaplok Yerusalem Timur.
Untuk diketahui, negara-negara Arab telah lama menyerukan penarikan Israel dari tanah yang diduduki secara ilegal.
Ini dianggap sebagai solusi yang adil bagi pengungsi Palestina dan penyelesaian yang mengarah pada pembentukan negara Palestina yang layak dan merdeka, sebagai imbalan untuk menjalin hubungan dengannya.
Dalam langkah baru menangani perpecahan internal Palestina, pejabat dari faksi Fatah Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan gerakan Hamas yang berbasis di Gaza akan mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Turki pada hari Selasa.
Hamas merebut Jalur Gaza pada 2007 dari pasukan Fatah selama pertempuran singkat.
Ratusan warga Palestina unjuk rasa di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Selasa (15/9/2020).