Negara itu juga akan mengizinkan Muslim Uighur pergi ke negara ketiga atau negara tujuan dengan aman apabila mereka merasa keselamatannya dalam bahaya.
Hal ini dikatakan oleh Mohd Redzuan Md Yusof, salah satu menteri di Jabatan Perdana Menteri (Tugas-Tugas Khas).
Dilansir dari Reuters, (4/9/2020), Asia Tenggara menjadi tempat persinggahan yang disukai oleh Muslim Uighur yang akan menuju ke Turki.
Mereka lari dari sesuatu yang mereka gambarkan sebagai penindasan dan penawanan massal yang dilakukan pemerintah China.
Ini adalah pertama kalinya Malaysia mengambil sikap yang jelas untuk tidak mengekstradisi pengungsi Uighur.
Baca: AS Berikan Sanksi kepada XPCC, Organisasi Paramiliter di China, terkait Etnis Uighur
Mohd Redzuan juga mengatakan Malaysia menghormati hak negara berdaulat untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, kendati mengakui etnis Uighur mengalami penindasan di China.
"Oleh karena itu, jika ada pengungsi Uighur yang lari ke Malaysia untuk mencari perlindungan, Malaysia memutuskan untuk tidak mengekstradisi pengungsi Uighur, bahkan jika ada permintaan dari Republik Rakyat China," kata Mohd Redzuan dikutip dari Reuters.
"Mereka diizinkan pergi ke negara ketiga apabila khawatir akan keselamatannya atau punya kemungkinan menghadapi penganiayaan," kata dia
Pernyataan dari menteri tersebut diunggah dalam bentuk dokumen di situs badan legislatif Malaysia.
Namun, kedutaan China di Kuala Lumpur tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Pada Oktober 2018, pihak berwenang Malaysia melepaskan 11 orang dari etnis Uighur dari tempat penahanan dan mengirim mereka ke Turki, meskipun diminta China untuk mengembalikan mereka.
Baca: China Bantah Laporan Investigasi Adanya Pemaksaan Aborsi dan Kontrasepsi Etnis Uighur di Xinjiang
China "dengan tegas menentangnya" dan Mahathir Mohammad mengatakan mereka yang dibebaskan tidak "berbuat salah" di Malaysia.
Mahathir kemudian mengatakan Malaysia adalah negara yang terlalu kecil untuk berselisih dengan China karena masalah Uighur.
PBB menyebut setidaknya ada 1 juta etnis Uighur dan Muslim lainnya yang ditahan di tempat yang digambarkan China sebagai "pusat pelatihan kejuruan" untuk menyingkirkan ekstremisme dan memberi keterampilan baru kepada orang-orang.
China membantah laporan investigasi Associated Press (AP) ihwal pemaksaan aborsi dan kontrasepsi terhadap etnis Uighur dengan menyebut itu sebagai 'akal-akalan' dan 'berita palsu'.
Baca: Dipenjara Tujuh Tahun karena Punya Tujuh Anak: Kisah Abdushukur Umar, Warga Uighur di Xinjiang China
Pemerintah China mengklaim telah memperlakukan semua etnis secara adil dan melindungi hak-hak hukum kaum minoritas.
"Semua orang, terlepas apakah mereka etnis minoritas atau China Han, harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum," kata juru bicara kementerian, Zhao Lijian kepada AP, Senin (29/6/2020).
Oleh AP, pemerintah China dinilai mengambil langkah yang kejam dalam membatasi angka kelahiran warga Uighur dan sejumlah minoritas lainnya.