Tamu yang mendatangi Ganjar rupanya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.
Kedatangan Jenderal Andika didampingi Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari.
Kunjungan Wakil Komite Penanganan Covid-19 tersebut langsung dimanfaatkan Ganjar untuk memaparkan bagaimana lika-liku penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Tengah.
Juga pentingnya peran TNI dalam rangka penanganan Covid-19 selama ini.
Baca: PROFIL Lengkap Jenderal Andika, KSAD yang Berani Pasang Badan untuk Enzo Zenz Allie
Mengenai peran TNI, Ganjar mengatakan sangat penting dan cukup efektif dalam penanganan Covid-19.
Bagaimana keterlibatan TNI ini bisa mendorong ketaatan protokol termasuk juga perihal edukasi kepada masyarakat
"Efektif. Maaf, seragam ini mempengaruhi kondisi psikologis."
"Ketegasan ini akan memberikan contoh."
"Lalu ada Bhabinsa yang datang ke rumah-rumah, pendekatan itu sangat bagus untuk edukasi ke warga," ungkap Ganjar, sesuai rilis yang diterima tribunjateng.com.
Dalam obrolan panjang itu, Ganjar juga satu persatu membedah persoalan dan menunjukkan bagaimana ia dan Satgas Covid-19 Jawa Tengah menangani pandemi ini.
Mulai dari paradigma masyarakat dan pemerintah tentang Covid-19, persoalan lab dan testing, pemetaan kelompok rentan atau komorbit, penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, sampai pemberian sanksi yang tepat.
Baca: KSAD Jenderal Andika Perkasa
Ganjar juga menjelaskan mengenai program Jogo Tonggo dan ekstensinya dalam lingkup yang lebih kecil seperti Jogo Kerjo, Jogo Pasar, dan Jogo Santri.
"Penanganan kesehatan itu utama tetapi penanganan ekonomi juga harus menempel."
"Kalau tidak maka yang terjadi seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi menurun."
"Maka kami coba dorong usaha kecil, mikro, dan ultramikro untuk tumbuh agar bisa merecovery ekonomi," kata Ganjar.
Mengenai sanksi, lanjut Ganjar, beberapa pendekatan yang digunakan dengan melibatkan para ahli seperti antropolog, psikolog, budayawan, agamawan, dan lainnya untuk merumuskan itu.
Memang sudah ada 15 kabupaten/kota yang memiliki regulasi tetapi baru dua yang sudah fitting dengan Inpres nomor 6 tahun 2020.
"Sanksi ini juga berkaitan dengan psikologis."