Para debt collector ini dibutuhkan karena adanya gelombang kredit macet.
Pandemi Covid-19 dan ketegangan Amerika Serikat-China memperbanyak konsumen yang kehilangan pendapatan ekonominya.
Gelombang kredit macet ini memicu kekhawatiran di antara pemberi pinjaman, baik di perusahaan pembiayaan konsumen maupun bank.
Sebagai contoh, sebuah firma pemulihan hutang yang berbasis di provinsi selatan Hunan bernama Whole Scene Asset Management berencana menambah jumlah staf penagih utang menjadi 400 orang pada tahun ini.
Mereka melakukannya karena ada perluasan bisnis ke kota-kota baru.
Baca: Polisi Beberkan Kronologi Kisruh Ojek Online dan Debt Collector di Yogyakarta
Sementara itu, perusahaan penagih utang juga telah bertambah banyak.
"Perusahaan penagih utang telah menjamur. Dan dengan buruknya pinjaman pada tahun ini, semua orang membutuhkan lebih banyak tenaga," kata pendiri perusahaan, Zhang Haiyan seperti dikutip Reuters.
Sementara sejumlah sumber menyebut saingan Whole Scene, yakni Bricsman juga merekrut sekitar 400-500 orang pada tahun ini setelah mendapatkan kesepakatan untuk mengumpulkan pinjaman konsumen yang menunggak dari China Minsheng Bank.
"China berada di tengah-tengah krisis utang yang sedang berlangsung", kata Joe Zhang, seorang konsultan bisnis dan praktisi bisnis pengelolaan utang.
Tingkat tunggakan utang konsumen meningkat dan penagihan pinjaman tersebut menjadi jauh lebih sulit.
Ia memperkirakan pada beberapa pemberi pinjaman konsumen non-bank, pinjaman bermasalah mungkin mencapai 30% sampai 50% dari portofolio mereka.
Baca: Trump: Jika Saya Kalah pada Pemilu, China Akan Memiliki AS dan Anda Harus Belajar Bahasa China
Itu menjadi pertanda buruk tidak hanya bagi upaya Beijing untuk memacu permintaan domestik tetapi juga untuk kesehatan keuangan perusahaan pemberi pinjaman konsumen yang dipandang penting untuk menopang ekonomi yang dilanda pandemi.
AS mengenakan sanksi kepada Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), organisasi ekonomi dan paramiliter di China, dan dua pejabat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya.
Dilansir dari Reuters, (1/8/2020), Departemen Keuangan AS menyatakan telah memasukkan XPCC bersama Sun Jinlong, mantan sekretaris partai XPCC, dan Peng Jiarui, wakil sekretaris partai dan komandan XPCC, ke dalam daftar hitam.
Mereka dimasukkkan ke daftar itu karena diduga memiliki kaitan dengan pelanggaran HAM serius terhadap etnis minoritas di Xinjiang.
"Pelanggaran HAM yang dilakukan Partai Komunis China di Xinjiang, China, terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya, menodai abad ini," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam sebuah pernyataan, dikutp dari Reuters.
Namun, China membantah adanya penganiayaan terhadap kelompok minoritas tersebut.
Baca: China Ikutkan Pesawat Pengebom Jarak Jauhnya dalam Latihan Udara di Laut China Selatan