Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab CPNS 2020 tidak ditiadakan oleh pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan kembali membuka seleksi CPNS pada tahun 2021.
Namun tak seperti sebelumnya, formasi seleksi penerimaan CPNS 2021 akan terbatas.
Pasalnya, pemerintah pada tahun 2019 membuka penerimaan CPNS dengan formasi lengkap di setiap instansi.
“Tahun 2020 tidak mengadakan penerimaan CPNS. Nanti pada 2021 itu pun (sifatnya) terbatas,” ujar Tjahjo Kumolo, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (12/8/2020).
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pada tahun ini akan menuntaskan seleksi CPNS 2019.
"Sementara tahun ini pemerintah akan fokus pada penuntasan seleksi CPNS tahun anggaran 2019," lanjutnya.
Seperti diketahui, seleksi CPNS 2019 sempat molor lantaran adanya pandemi Covid-19.
Tjahjo menuturkan, seleksi CPNS pada 2021 bersifat terbatas dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
Terlebih, banyak kementerian yang tidak akan menambah pegawai.
“(Kuotanya) Sesuai kebutuhan. Sudah mulai banyak kementerian yang tidak menambah pegawai lagi,” tutur Tjahjo.
Baca: Jelang SKB CPNS 2019: 17 Ribu Formasi Terancam Kosong, Siapa Berhak Mengisi? Berikut Penjelasan BKN
Baca: Wajib Isolasi Mandiri 14 Hari: Berikut Aturan-Larangan yang Perlu Diperhatikan untuk SKB CPNS 2019
Diberitakan sebelumnya, pemerintah tidak menerima seleksi CPNS pada tahun 2020 lantaran keterbatasan anggaran.
Pemerintah sendiri saat ini tengah melakukan pengetatan anggaran akibat pandemi Covid-19.
"Tahun 2020 tidak ada penerimaan ujian CPNS. Kemungkinan baru dibuka CPNS pada 2020. Alokasi belum bisa ditentukan. Nanti melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran," jelas Tjahjo.
Sementara itu, Sebanyak 20 persen PNS akan diberhentikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo.
PNS yang akan diberhentikan tersebut merupakan PNS yang berada di bagian administrasi.
Rencana ini ditargetkan hingga Desember 2020 sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.
Sebanyak 20 persen PNS yang diberhentikan merupakan pegawai yang dinilai tidak produktif dalam bekerja.
Baca: Menpan RB Tjahjo Kumolo Terbitkan Pengumuman Jadwal terkait Pelaksanaan Ujian SKB CPNS 2019
Meski demikian, dirinya mengaku tidak mudah untuk memberhentikan 1,6 juta PNS.
"Kita enggak bisa, Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).