Presiden Joko Widodo Pertimbangkan Beri Gaji ke-13 untuk Tenaga Kesehatan

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan meningkatkan serapan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Yakni dengan mengalokasian anggaran pada proses pengadaan vaksin.

Realisasi anggaran kesehatan penanganan Covid-19 baru Rp 7,14 triliun atau 14,4 persen dari pagu Rp 87,55 triliun pada awal Agustus ini.

Sebesar Rp 45,9 triliun telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sementara Rp 3,8 triliun tanpa DIPA sebab insentif pajak kesehatan, dan Rp 37,9 triliun yang belum di-DIPA.

Baca: Berikut Rincian Penggunaan Dana Siap Pakai untuk Covid-19: Beli APD Rp 1,25 T, BNPB Rp 459 M

Baca: Petugas Medis di Ambon Dianiaya Keluarga Pasien Covid-19, APD Robek dan Wajah Bengkak

Inilah rincian dari realisasi di atas:

•  Rp 1,8 triliun untuk insentif kesehatan pusat dan daerah
• Rp 16,2 miliar santunan kematian bagi 54 tenaga kesehatan yang meninggal
• Rp 3,2 triliun gugus tugas penanganan virus corona
• Rp 2,1 triliun insentif bea masuk dan PPN kesehatan.

Sementara untuk anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara keseluruhan, sampai 7 Agustus 2020 sudah terealisasi sebesar Rp 151,25 triliun.

Pekerja medis memasukkan mayat ke dalam ambulans sambil mengenakan masker dan alat pelindung diri (APD) di Pusat Subakut dan Rehabilitasi Andover pada 16 April 2020 di Andover, New Jersey. Setelah mendapatkan laporan anonim di kepolisian, 17 orang ditemukan tewas di fasilitas perawatan jangka panjang, termasuk dua perawat, di mana setidaknya 76 pasien dan 41 anggota staf telah dinyatakan positif COVID-19. (AFP)

Dikletahui, angka tersebut masih 21,8 persen dari yang disiapkan Rp 695,2 triliun.

PEN di sektor perlindungan sosial juga sudah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun atau 48,8 persen.

48,8 persen ini menjadi angka dari total anggaran pagu yang ditetapkan sebanyak Rp 203,91 triliun.

Realisasi tersebut adalah yang paling besar.

Hal ini dimulai dari bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kemudian juga ada dukungan bagi UMKM.

Baca: Ojol Sudah Diizinkan Bawa Penumpang Mulai 8 Juni, Tapi Wajib Menggunakan APD

Baca: Rancangan APD Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO, Bakal Diberi Nama INA United

Dukungan untuk UMKM ini terealisasi Rp 32,5 triliun atau 27,1 persen dari pagu Rp 123,47 triliun.

Anggaran trersebut diberikan mulai dari penempatan dana di perbankan, pembiayaan investasi sampai pemberian subsidi bunga untuk UMKM.

Kemudian, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 53,57 triliunnamun realisasi pembiayaan korporasi masih nihil.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani: Presiden Pertimbangkan Beri Gaji Ke-13 untuk Tenaga Kesehatan"