Hal tersebut diusulkannya agar masyarakat bisa menilai dan memilih calon pemimpin yang bisa menangani wabah corona di daerahnya masing-masing.
Pasalnya, dalam pandemi ini, Tito ingin masyarakat bisa betul-betul memilih pemimpin yang bisa bekerja.
"Jangan pisahkan antara Pilkada dengan Covid. Jadikan agenda penanganan Covid menjadi agenda utama Pilkada," kata Tito.
"Rakyat gunakan hak pilih, untuk memilih pemimpin yang bisa menangani Covid-19," kata dia.
"Inilah salah satunya momen rakyat dalam menentukan kebijakan, yakni pada saat Pemilu," lanjut Tito dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan, Sabtu (18/7/2020) malam.
Tito menambahkan, pilkada serentak di tengah pandemi ini juga bisa dilakukan sebagai kompetisi adu gagasan perihal penanganan corona.
"Pilkada di tengah pandemi diharapkan menjadi ajang adu gagasan, adu berbuat untuk menangani Covid dan dampak sosial ekonominya," ujar dia.
Baca: Pemeritah Depok Gelar Sosialisasi Depok Bermasker, Warga yang Langgar Didenda Rp 50 Ribu
Baca: Gibran Maju Jadi Calon Wali Kota Solo, Mardani Ali Ogah Pilkada Solo 2020 Calon Tunggal: Rugi Kita!
Baca: Gibran Maju di Pilkada Solo, Pakar Sosiologi: Dia Harus Bisa Buktikan Tak Ada Politik Dinasti
Jika hal itu dilakukan, Tito berharap penekanan penyebaran Covid-19 bisa dilakukan.
Kemudian, akan muncul penurunan angka penyebaran Covid-19 lantaran adanya penanganan yang serius dari pemerintah dengan dukungan rakyatnya.
"Sehingga akan melahirkan gerakan masif di semua daerah untuk menekan laju Covid-19," kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menantang pemerintah daerah untuk mengendalikan masyarakat agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan.
Sebab menurutnya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
Hal itu berdampak pada tingginya angka kasus positif Covid-19 di beberapa daerah.
"Kalau bisa mengendalikan masyarakat supaya mereka tidak tertular. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Maka tingkat penularannya akan menjadi rendah," ujar dia.
Baca: Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa Resmi Diusung PDI-P pada Pilkada Solo 2020
Baca: Sudah Menduga PDIP Bakal Rekomendasikan Gibran di Pilkada Solo, Purnomo: Karena Dia Putra Presiden
Baca: Jelang Pilkada, Mendagri Imbau Masyarakat Kritisi Kepala Daerah yang Tak Efektif Tangani Covid-19
Dalam menyambut pilkada serentak 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah yang maju pada Pilkada Serentak 2020.
“Bagi kepala daerah yang tidak maju dia tetap menjabat. Kalau kepala daerahnya maju maka wakilnya yang menjadi Plt. Kalau dua-duanya pasangannya maju maka harus diganti dengan Pjs,” ujar Tito, dikutip dari siaran pers Kemendagri, Jumat (17/7/2020).
Tito menjelaskan, dasar hukum terkait Plt mengacu pada Pasal 65 dan 66 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).
Menurut Tito, Plt dijabat Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, apabila, Gubernur, Bupati dan Walikota di suatu daerah sedang berhalangan sementara.