Pemerintah akan membentuk komisi parlementer untuk mengatur kebijakan ini lebih lanjut.
Pada awalnya, topik ini hanya pembahasan biasa.
Namun setelah putri dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Esra Albayrak dihina di Twitter, pemerintah mulai menekan aturan baru terkait penggunaan media sosial.
Bahkan ada kemungkinan Twitter akan dihapus sepenuhnya di Turki, seperti diberitakan Kompas.com dari Arab News, Sabtu (18/7/2020).
Meski demikian, Presiden Erdogan berkata masih ada kemungkinan Twitter hanya akan dikontrol, tak sampai dihapus.
Baca: Dikritik karena Ubah Hagia Sophia Jadi Masjid, Presiden Erdogan Tepis Semua Kecaman Internasional
Menurut presiden, kebebasan total di media sosial tak sesuai dengan Bangsa Turki.
Sebelumnya, Erdogan juga pernah berpidato melalui YouTube kepada kaum muda Turki pada 26 Juni lalu.
Pidatonya itu tidak disukai oleh ratusan ribu orang dan mendapatkan banyak komentar negatif dari kawula muda yang mengatakan, "Kami tidak akan memilihmu lagi."
Draft UU itu memerlukan pertemuan perwakilan media sosial Turki, khususnya Twitter dan Netflix dalam merespons permintaan hukum.
Peraturan itu akan mengizinkan pemerintah Turki untuk menerapkan larangan dan hukum terhadap aplikasi media sosial.
Draft yang terdiri dari 9 artikel itu diharapkan dapat diterapkan sebelum libur parlemen pada 24 Juli mendatang.
Seorang profesor jurnalisme dari Uskudar University, Suleyman Irvan, mengatakan bahwa aturan larangan terhadap media sosial akan memicu amarah dari Generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara 1998 sampai 2010.
Ada pun partai oposisi Republik (CHP) beranggapan bahwa keputusan itu akan membatasi kebebasan orang-orang.
Baca: Iran, Rusia, China, dan Turki Justru Rayakan Kekacauan dan Kerusuhan di Amerika Serikat
Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama mengkritik UU tersebut, mengklaim bahwa itu karena Erdogan menerima respons negatif dari netizen selama pidatonya.
"Dia (Erdogan) memahami apa yang akan terjadi dari Generasi Z. Kalau tidak, kenapa tema ini muncul sekarang? Kami akan terus mempertahankan kebebasan dari pikiran represif seperti ini," ujar Kemal.
Ankara mengkritik Twitter bulan lalu karena telah menangguhkan lebih dari 7.000 akun yang terkait dengan pemerintah dan berhubungan dengan sayap pemuda AKP.
Ankara mengatakan itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk mencoreng pemerintah dan bentuk campur tangan dalam politik domestik Turki.
Angka resmi Twitter menunjukkan bahwa sebanyak 74 persen dari permintaan hukum untuk menghapus konten Twitter berasal dari Turki.
Baca: Dukung Alih Fungsi Hagia Sophia Jadi Masjid, Pengamat Nilai Presiden Erdogan Punya Maksud Politis
Laporan tahunan terbaru, 'blocked web' oleh Asosiasi Kebebasan Berekspresi mengatakan bahwa akses ke total 408.394 situs web diblokir sejak 2014 sampai akhir 2019.