Terkait rencana perdamaian ini, Presiden Abbas tegas menolak berdikusi dengan Trump melalui telepon.
Bahkan jika dirinya menerima salinan rencana itu dan harus mempelajirnya, ia tetap menolak.
"Trump meminta saya untuk berbicara dengannya lewat telepon, tapi saya berkata tidak. Dan dia ingin mengirimi saya surat, tapi saya menolak itu," kata Abbas.
Sekali lagi, Abbas menolak dengan tegas untuk berkompromi dengan Trump.
"Saya tidak ingin memiliki catatan dalam sejarah saya, menjual Yerusalem," tegas Abbas.
Memang blueprint rencana perdamaian itu mengusulkan pengakuan AS atas pemukiman West Bank dan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Padahal sebagian besar negara menganggap berdirinya pemukiman Israel di sana sebagai pelanggaran hukum internasional.
Pertemuan para menteri luar negeri di Liga Arab, di Kario, mengatakan rencana Trump tidak memenuhi aspirasi warga Palestina.
Oleh karena itu, mereka tidak akan bekerja sama dengan AS untuk mengimplementasikan rencana tersebut.
Para menteri menegaskan Palestina memiliki untuk mendirikan negara, berdasarkan tanah yang direbut dan diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Selain itu, Yerusalem Timur berhak menjadi ibu kota.
Pendapat yang tak jauh berbeda juga diungkapkan Menteri Luar Negeri Mesir, Arab Saudi, Yordania, Iraq, Lebanon, dan lain-lain.
Meski sebagian dari mereka adalah sekutu dekat Amerika Serikat, mereka mengatakan rencana perdamaian Trump tidaklah menjadi solusi terbaik.
Menurut mereka tidak mungkin bisa tercipta perdamaian, tanpa mengakui hak Palestina untuk mendirikan negara, berdasarkan wilayah sebelum 1967.
Sementara itu, pihak Oman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab justru hadir di Gedung Putih, tempat Trump mengumumkan rencananya bersama Netanyahu.