Spekulasi kemudian muncul bahwa beberapa nama menteri dirasa layak diganti.
Satu diantaranya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin.
Berikut daftar menteri yang layak diganti menurut Ujang Komarudin seperti yang dikutip dari Tribunnews.com:
1. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto
Menkes Terawan menjadi satu dari menteri yang menurut Ujang Komarudin layak diganti.
Dikatakan Ujang, Menkes Terawan, dinilai tak menjalankan instruksi Jokowi soal belanja anggaran Kemenkes.
Bahkan, Jokowi menyebut bahwa belanja sektor kesehatan baru dikeluarkan sebesar 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.
2. Menteri Sosial, Juliari Batubara
Berdasarkan pendapat Ujang, Mensos Juliari juga layak diganti.
Juliari dianggap tak bisa mengendalikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) Presiden kepada masyarakat.
Dalam beberapa kesempatan Jokowi diketahui memang menyoroti soal lambannya penyaluran bansos.
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala dan problemnya memang masalah prosedur yang berbeli-belit, padahal situasinya situasi tidak normal (ekstraordinary)," kata Jokowi dalam Ratas 19 Mei 2020 sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.
Jokowi memerintahkan agar penyaluran bansos dilakukan secara cepat.
"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh karena itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksana di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," ujarnya.
3. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah
Baca: Terkait Amarah Presiden Jokowi ke Para Menteri, Fahri Hamzah: Bisa Runtuh Wibawa Seorang Presiden
Selanjutnya ada Menaker Ida Fauziah.
Ujang berpendapat, Ida Fauziah dinilai tidak bisa mengendalikan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mengingat saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia banyak karyawan yang dirumahkan atau di-PHK.
Pada (18/4/2020) lalu, Ida juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 16 April 2020 terdapat total 1,9 juta orang yang di PHK maupun dirumahkan akibat pandemi.
4. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly