Kritik Ekonom INDEF: 'Jika Saya Presiden, Kemenko Marves Pimpinan Luhut Pandjaitan Dibubarkan Saja'

Penulis: Haris Chaebar
Editor: Archieva Prisyta
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai Senin (21/10/2019), usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Jadi tidak perlu diganti? Tentu rasional ya?," ucap Refly Harun tertawa.

Bhima berpendapat, ada sejumlah lembaga di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi yang seharusnya di bawah kendali Menko Perekonomian.

Ia pun menyinggung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Karena BKPM itu cocoknya ada di bawah Menko Perekonomian biar koordinasinya lebih oke, karena dia sangat ekonomi," jelas Bhima.

Baca: Mantan Wakil Ketua KPK hingga Eks Guru Besar UGM: Berikut Daftar Pengacara Kasus Said Didu vs Luhut

Baca: Mantan Sekretaris BUMN Said Didu Bakal Diperiksa Polisi Senin Depan Terkait Laporan Luhut

Tak hanya itu, jika menjadi presiden di Indonesia, Bhima mengaku akan memindahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) di bawah Menko Perekonomian.

"Kemudian pariwisata juga cocoknya di bawah Menko Perekonomian, satu lagi KKP itu nyambungnya juga Menko Perekonomian, karena di situ di bawahnya Menko Perekonomian ada menteri pertanian," tandasnya.

Ajak Belva Ruangguru berdebat

Pada kesempatan itu, sebelumnya Bhima Yudhistira sempat mengajak mantan Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), Belva Devara berdebat soal Kartu Prakerja.

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Belva Devara mengundurkan diri sebagai Stafsus Milenial Jokowi karena dianggap memanfaatkan proyek Kartu Prakerja untuk kepentingan pribadi.

Pengunduran Belva Devara terkait desakan publik terhadap potensialnya konflik kepentingan antara statusnya sebagai staf milenial presiden dan keterlibatannya dengan kepemilikan start-up Ruangguru yang menjadi platform resmi program pemerintah, Kartu Prakerja.

CEO dan Founder Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi. (Instagram/belvadevara)

Terkait hal itu, Bhima Yudhistira mengaku hingga kini ajakannya debat itu belum juga mendapat jawaban dari Belva.

Jika Belva berhalangan, ia bahkan menantang stafsus milenial lainnya untuk berdebat dengannya soal Kartu Prakerja.

Pernyataan Bhima Yudhistira itu pun memancing reaksi Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

"Jadi ketika kemudian saya melihat 'Ini kok ada milenial pakai embel-embel stafsus milenial, di sisi lain dia punya konflik kepentingan sama program kartu prakerja'," ucap Bhima.

"Tapi dia kemudian pura-pura enggak tahu."

Bhima mengaku, mengajak debat Belva untuk mengetahui konsep pemikiran stasus milenial Jokowi.

Baca: Arsul Sani Sekjen PPP: Seperti Skandal Century, Prakerja Potensial Jadi Masalah Hukum di Masa Depan

Baca: Sudah Dibuka Gelombang 4, Verifikasi Program Prakerja Ternyata Masih Berjalan dan Belum Tuntas

Meskipun begitu, ia menyebut enggan ribut-ribut dan memilih berdebat secara damai jika Belva memenuhi ajakannya.

"Jadi saya coba pengin lihat sebenarnya konsepnya milenial di ring 1 presiden itu seperti apa," jelas Bhima.

"Kemudian kita adu gagasan aja, biasa aja sih."

Lebih lanjut, hingga kini Bhima mengaku belum ada tanggapan dari Belva terkait ajakan debatnya itu.

Halaman
123


Penulis: Haris Chaebar
Editor: Archieva Prisyta
BERITA TERKAIT

Berita Populer