"Tapi yang saya syok adalah jawaban Bu Sri Mulyani, 'Pak Jokowi penginnya ketika orang itu lagi di rumah aja daripada diem enggak ada kerjaan dikasih pelatihan'," ungkap Bhima.
Menurut Bhima, hal itu sangat tak sesuai dengan tujuan awal Kartu Prakerja.
"Jadi kayak enggak meng-address atau enggak punya empati terhadap permasalahan real-nya."
"Karena secara hitung-hitungan enggak masuk, kita hanya menyubsidi platform digital, bukan proper kepada orang yang membutuhkan," tandasnya.
Baca: Disebut Mahal dan Tak Relevan, Belajar Instal Windows Bayar Rp260.000 di Kartu Prakerja Panen Kritik
Pada kesempatan itu, sebelumnya Bhima Yudhistira blak-blakan mengandaikan diri menjadi seorang presiden.
Dilansir TribunWow.com, jika menjadi seorang presiden, Bhima Yudhistira mengaku akan mengganti sejumlah menteri di bidang ekonomi.
Namun, ia menyebut akan membubarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Meskipun begitu, Bhima Yudhistira menyatakan ingin membubarkan kementerian yang dipimpin Luhur Binsar Pandjaitan karena sejumlah alasan rasional.
Pada kesempatan itu, mulanya Bhima menyebut sejumlah tokoh yang dinilai cocok menggantikan beberapa menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Hatim Basri untuk posisi menteri keuangan, kemudian ada Bang Faisal Basri itu cocoknya di perdagangan atau industri," kata Bhima.
"Yang ketiga, saya justru minta Bang Revrisond Baswir itu untuk ngurusin koperasi dan UMKM."
Baca: Luhut Binsar Pandjaitan Sebut PSBB Bisa Dilonggarkan di Beberapa Kota Ini, Berikut Tahapannya
Melanjutkan penjelasannya, Bhima lantas menyinggung nama tokoh lain untuk menggantikan posisi menteri perekonomian hingga kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas).
"Menko Perekonomian mungkin Pak Didik Rachbini kali cocok ya, belum pernah jadi menteri soalnya," terang dia.
"Kepala Bapennas itu ke Pak Drajad Wibowo tuh, biar arahannya jelas. Udah hampir semua kan ya?"
Lantas, ia menyoroti posisi Luhut Binsar sebagai Menko Maritim dan Investasi.
Bhima menilai, kementerian itu lebih layak untuk dibubarkan ketimbang diganti menteri.
"Kecuali Menko Maritim dan Investasi, itu mendingan dibubarin aja," ungkap Bhima.
Mendengar pernyataan Bhima itu, tampak Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun terbahak.
"Jadi tidak perlu diganti? Tentu rasional ya?," ucap Refly Harun tertawa.