“Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," akunya.
Selain itu, Anies mengatakan dirinya juga sudah melaporkan kebijakan itu kepada para menteri pada saat rapat koordinasi.
"Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri, Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan."
"Pada pertemuan tanggal 9 itu pun saya laporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 9 mulai membagikan bantuan sosial kepada keluarga-keluarga, sebelum bantuan Pemerintah Pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta," jelas Gubernur DKI Jakarta.
Alumnus Universitas Gadjah Mada ini mengaku semuanya berjalan lancar hingga Mensos Juliari Batubara akhirnya bertanya mengapa ada bantuan yang tumpang-tindih.
"Ini lancar enggak ada masalah, baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya 'kok penerimanya sama?"
"Muncul polemik, muncul 'kok dobel' kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?" ujar Anies.
Anies menjelaskan bahwa sejak awal kesepakatan, tidak ada bantuan per orang.
Dengan tegas, Anies menyebut pihaknya yang berada di lapangan lebih tahu apa yang terjadi.
"Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang, nah Bang Karni dan semua hadirin ILC yang semua kita hormati."
"Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada diskusi per orang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu," tegasnya.
Baca: Presiden Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Rinciannya
Baca: Jokowi Naikkan Iuran BPJS Meski Telah Dibatalkan MA, Pemerintah Dinilai Melawan Hukum
Anies menuturkan, Kementerian Sosial pun seharusnya sudah tahu karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.
"Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga bukan per orang."
"Artinya sudah sama-sama sepakat tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga," ucapnya.
Selain itu, Anies menegaskan membantah adanya bantuan dobel dari Pemda dan Pemerintah Pusat.
Bansos yang diberikan Pemda merupakan kebutuhan pokok sehingga saat Pemerintah Pusat memberikan bantuannya, bansos dari Pemda sudah habis.
"Kedua, tentang dobel, tidak ada dobel di sini, karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi."
"Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau 10 lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari Pemerintah Pusat itu bukan dobel, karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai 23," jelasnya.