Opsi pertama memberhentikan total commuterline sementara.
Jika opsi pertama diterima, pemerintah meminta perusahaan di setiap sektor yang dikecualikan menyediakan angkutan antar jemput bagi karyawannya.
Lalu, opsi kedua yang diajukan, yakni meminta operasionalisasi KRL dibatasi dengan lebih selektif.
Opsi Kedua, jika usulan opsi pertama tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, lima kepala daerah mengusulkan agar diterapkan aturan yang lebih ketat.
Ada layanan transportasi alternatif untuk antar-jemput pegawai dari delapan sektor instansi yang dikecualikan.
"Ada seleksi lebih ketat terhadap orang-orang yang masuk ke stasiun, misalnya, dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau ada yang hanya ingin sekedar main tidak bisa," kata Bima.
Terkait penyediaan angkutan alternatif, ia menyatakan, pihaknya semaksimal mungkin akan menyiapkan moda tersebut melalui koordinasi dengan organisasi angkutan darat.
Baca: Isu Obat Herbal Diklaim Bisa Sembuhkan Corona, Badan POM Beri Klarifikasi
Baca: Nike Donasikan 30 Ribu Lebih Pasang Sepatu untuk Petugas Medis yang Hadapi Krisis Virus Corona
Surat usulan rekomendasi tersebut telah dikirim Rabu ini ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat.
Surat itu dilampiri hasil tes swab terhadap 325 orang di Stasiun Bogor dan hasil tes swab terhadap 300 di Stasiun Bekasi.
Sebelumnya, lima kepala daerah tersebut sudah mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional KRL commuter line.
KRL diminta dihentikan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).
Usulan tersebut juga didukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Namun, Kementerian Perhubungan memutuskan tidak akan menghentikan operasional KRL commuterline selama PSBB diterapkan di Jabodetabek.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan bahwa KRL tetap dioperasikan untuk melayani warga yang bekerja di sektor-sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB.
Zulfikri mengatakan, pengendalian yang dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional.
KRL hanya boleh beroperasi pada pukul 05.00 sampai 18.00 WIB.
Sementara jumlah penumpang dibatasi maksimal 35 persen dari kapasitas normal.
Sebab, KRL dikategorikan sebagai kereta api perkotaan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Enam Penumpang Positif Covid-19, Lima Kepala Daerah Desak Hentikan Operasional KRL"