Presiden Jokowi mengatakan, semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai target tersebut.
Oleh karenanya, beban target ini tidak hanya ditujukan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, melainkan semua kementerian dan lembaga.
Bahkan, kata Jokowi, target tersebut juga harus dibebankan kepada masyarakat dan dunia usaha yang sedang sama-sama melawan Corona.
Usaha-usaha untuk menekan penyebaran, yakin patuh dan disiplin pada protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan Covid-19.
"Itu dilakukan tidak hanya oleh Gugus Tugas, tapi melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan, relawan, parpol, dan swasta.”
“Ini harus diorkestrasi dengan baik," tegas Jokowi.
"Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang sudah kita siapkan yang lalu bisa mengatasi covid secepat-cepatnya," lanjut Presiden.
Baca: Setelah 7 Bulan Ditinggalkan Karena Wabah Virus Corona, Pria Ini Kaget Isi Rumahnya Berubah Total
Baca: Kasus Positif Covid-19 Capai 20 Ribu Sehari, Trump Berencana Bubarkan Gugus Tugas Virus Corona
Sejumlah gagasan untuk memperlambat penyebaran Virus Corona muncul seiring wabah Covid-19 yang masih terus berkembang di dunia.
Salah satu caranya, dengan membuat seminimal mungkin orang terinfeksi agar rumah sakit dapat menampung mereka dan tidak melebihi kapasitas rumah sakit.
Melansir Live Science, banyak model memperkirakan, meratakan kurva butuh waktu sekitar 18 bulan.
Akan tetapi, ada pakar kesehatan masyarakat yang beranggapan, ada cara yang lebih cepat.
Presiden Yayasan Gordon dan Betty Moore, California, Dr. Harvey Fineberg mengatakan, caranya bukan meratakan kurva, tapi menghancurkan kurva.
Hal itu disampaikannya dalam jurnal yang diterbitkan 1 April 2020 di New England Journal of Medicine. Menurut Fineberg, virus corona dapat dikalahkan hanya dalam 10 minggu.
Ia berpandangan, negara bisa melakukan 6 hal berikut ini:
Menurut Fineberg, perlu ditunjuk seorang penanggung jawab untuk mengatasi Virus Corona.
Seseorang itu bukan hanya sebagai koordinator, tetapi seseorang yang memiliki wewenang untuk memobilisasi setiap aset sipil dan militer untuk melakukan langkah-langkah penanganan.
Setiap gubernur juga harus menunjuk seorang komandan dengan otoritas serupa.
Strategi memperbanyak tes telah dilakukan sebelumnya oleh Korea Selatan.