Meski pemerintah Jepang sendiri sudah menawarkan bantuan finansial terhadap pekerja di tengah wabah, namun mereka menyebut bantuan tersebut tidak cukup untuk mereka bertahan hidup di tengah pandemi covid-19.
Pada akhirnya, mereka memilih untuk tetap bekerja.
Dilansir oleh CNN, prostitusi atau melakukan hubungan seksual untuk uang merupakan pelanggaran hukum di Jepang, namun jenis pekerjaan seks lainnya dianggap legal.
Sementara itu, area industri seks yang dianggap legal atau yang disebut 'delivery health', istilah halus untuk layanan escort tanpa persetubuhan.
Istilah lainnya untuk industri itu adalah 'fashion health' yang merujuk pada layanan semacam seks oral di tempat-tempat pijat.
Yu (27) asal Tokyo, memiliki seorang teman yang bekerja di sebuah pinaro di kota.
Sebagian besar pinaro terdiri dari ruang terbuka tunggal dengan bilik berpisah, tempat klien dilayani oleh daftar host yang berputar.
Yu mengatakan bahwa klien diberikan tidak lebih dari handuk basah yang digunakan untuk membersihkan alat kelamin mereka sebelum ‘layanan’ dimulai.
"Teman saya mengatakan kepada saya bahwa dia berusaha mengurangi hari-harinya," katanya.
"Dia ada di eselon atas perempuan di bar, jadi dia punya klien reguler dan kebebasan untuk melakukan itu."
Beberapa gadis yang lebih baru, atau perempuan yang pindah ke Tokyo untuk menghasilkan uang, tidak begitu beruntung dan tidak punya banyak pilihan dalam hal siapa yang mereka layani.
"Banyak dari gadis-gadis yang pindah ke Tokyo dari tempat lain dan tinggal di sebuah flat yang disediakan oleh pemilik bar, yang berarti mereka tidak memiliki banyak otonomi," kata Yu.
Baca: China Merevisi Jumlah Kematian Akibat Covid-19, WHO: Akan Ada Banyak Negara Melakukan Hal Serupa
Baca: WHO Kecam Penyebutan Virus Corona dengan Bahasa yang Dapat Menstigmatisasi Etnis Tertentu
Menyusul langkah-langkah untuk mengatasi Covid-19 di Negeri ‘Sakura’ itu, pada Jumat (17/4/2020), PM Shinzo Abe telah mengumumkan bahwa pemerintah Jepang akan menawarkan bantuan tunai senilai 100.000 yen (sekitar Rp 14,4 juta) kepada setiap penduduk
Abe awalnya menyatakan keadaan darurat di 7 wilayah negara, lalu pada Kamis (16/4/2020) diperluas ke seluruh negeri.
Keadaan darurat ini memberikan wewenang kepada gubernur untuk menuntut penduduk tetap di rumah, tetapi tidak ada hukuman bagi pelanggar karena tidak ada landasan hukum formalnya.
Abe juga mengemukakan, pihak berwenang akan menilai kembali situasi pada 6 Mei di akhir libur publik.
Artikel ini juga tayang di Tribunnews.com dengan judul Pertimbangkan Keselamatan dan Pendapatan, Industri Seks di Jepang Pilih Tetap Buka di Tengah Pandemi