Hal tersebut berarti virus corona telah menjadi permasalahan global, tak terkecuali Indonesia.
Selain berdampak pada kesehatan manusia, banyak sektor yang diprakirakan menjadi kacau balau.
Bahkan karena virus corona, Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional.
Tak hanya itu, isu mengenai virus corona dapat menyebabkan krisis ekonomi juga turut menyeruak.
Dikutip dari Tribunnews.com, karena wabah corona, sejumlah negara telah mengalokasikan anggaran fantastis untuk situasi perekonomian nasional yang terdampak.
Dikatakan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, Indonesia bisa saja meniru langkah negara-negara tersebut.
Diantaranya dengan memberikan insentif dalam bentuk universal basic income untuk mendukung para pelaku usaha yang terdampak corona.
Sehingga para pelaku usaha tersebut tidak lantas jatuh karena dampak pandemi Covid-19.
"Memang harus dilakukan (proteksi), bentuknya universal basic income, agar pekerja tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, bentuknya bisa cash transfer," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Senin (23/3/2020).
Baca: Update Pasien Virus Corona 24 Maret: 100.982 Pasien Sembuh,16.505 Meninggal, Total 378.601 Kasus
Baca: Perjuangan Petugas Dinkes Sumut Telusuri Mata Rantai ODP Corona, Sulit Gali Informasi hingga Diancam
Pemerintahan Jokowi belum berani menerapkannya
Bhima menilai pemerintahan Jokowi belum berani menerapkan kebijakan menyelamatkan perekonomian dari ancaman wabah virus corona.
Sehingga dirinya mengusulkan agar pemerintah lebih berani mengambil kebijakan yang dinilainya cukup radikal tersebut.
"Terkait anggaran saya usulkan yang sedikit radikal," kata Bhima.
"Satu hal yang kurang di Indonesia adalah langkah pejabat, menteri, direksi komisaris BUMN potong uang gaji tunjangan di saat negara dalam krisis anggaran," jelasnya.
Meskipun dikatakan ekstrem, Bhima menilai bila kebijakan tersebut dilaksanakan masyarakat dan para investor justru akan lebih mempercayai pemerintah.
Tak tanggung, Bhima menyebut pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat pemerintah hingga 60 persen sebagai kalkulasi.
"Kalau saja 30-40 persen gaji dan tunjangan dipotong, belanja pegawai dikurangi untuk eselon atas, dan 50-60 persen gaji direksi dan komisaris BUMN (dikurangi)," kata Bhima.
"Pasti akan ada trust dari masyarakat dan investor bahwa pemerintah memang serius menangani virus corona bersama-sama," lanjutnya.