Menurut Jokowi, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
"Saya sampaikan penanganan pandemi Covid-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Meski demikian, Jokowi menegaskan jika pemerintah terus mengupayakan kesiapan dan ketangguhan dalam menghadapi penyebaran covid-19 di Indonesia.
Langkah-langkah serius, menurut dia, telah diambil untuk menangani pandemi yang jumlahnya di Indonesia sendiri sudah mencapai 34 kasus.
"Tetapi juga saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan memang kita tidak bersuara," ujar Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com.
Salah satu hal yang tidak dibuka oleh pemerintah adalah riwayat pasien positif corona.
Presiden Jokowi mengaku, sebenarnya pemerintah ingin membuka riwayat perjalanan pasien positif virus corona ( Covid-19).
Baca: Satu Pasien Positif Virus Corona di RSUP Persahabatan Kabur, Diduga Takut Tertular Pasien Lain
Baca: Pasien Suspect Corona Meninggal di RSUD Moewardi Solo, Ganjar Pranowo: Masyarakat Tak Perlu Takut
Namun, berdasarkan kalkulasi, pemerintah menilai bahwa membuka riwayat pasien positif corona akan menimbulkan ketakutan berlebihan dari masyarakat.
"Inginnya kita sampaikan (riwayat perjalanan pasien positif Covid-19). Tapi kita menghitung kepanikan masyarakat nanti bagaimana," ujar Jokowi.
Pemerintah juga menghindari stigma negatif masyarakat bagi pasien.
Terutama, setelah ia dinyatakan sembuh.
Presiden Jokowi menegaskan, setiap pemerintahan di mana terdapat virus corona memiliki kebijakan masing-masing dalam hal pengendalian virus itu.
Meski begitu, Jokowi menegaskan tidak akan mengikuti policy negara lain yang membuka riwayat perjalanan pasien.
Indonesia sendiri memilih untuk bergerak ketika ada klaster baru tanpa harus mengumumkan di mana lokasi klaster itu berada.
"Tetapi yang jelas setiap ada klaster baru tim reaksi cepat kami langsung memagari mengenai itu," kata dia.
Dikutip dari Kompas.com, Komisi Informasi Pusat (KIP) Arif A Kuswardono meminta pemerintah pusat membuka riwayat perjalanan seluruh pasien positif corona (Covid-19).
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat melakukan pencegahan sejak dini.
"(Informasi soal) riwayat (perjalanan) itu terkait dengan unsur potensi penyebaran daerah yang terdampak. Harus disampaikan agar masyarakat punya tindakan preventif," ujar Arif kepada Kompas.com, Kamis (12/3/2020).