Kasus Jiwasraya turut menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal tersebut berawal dari pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Jokowi menyebutkan kasus Jiwasraya telah ada sejak era kepemimpinan SBY.
Hal tersebut mendapat respons dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik.
Lewat akun Twitternya @RachlandNashidik; pada Selasa (21/1/2020), Rachland mengungkapkan kemarahan SBY.
Kemarahan SBY dijelaskannya karena tudingan yang ditujukan kepada SBY sangat tidak beralasan.
"Tentu saja SBY harus marah namanya dikaitkan skandal Jiwasraya.
Itu kebohongan bodoh yang gampang ditebak bertujuan melindungi para perampok dari telunjuk publik," ungkap Rachland.
"Itulah sebabnya SBY ingin Pansus dibentuk: Bukan untuk memuaskan dirinya tapi demi memenuhi rasa keadilan publik," tambahnya.
Rachland menyandingkan kasus Jiwasraya dengan kasus Century pada era tahun 2000-an.
Berbeda dengan kasus Century, KPK kini dapat luwes bekerja karena bertanggung jawab penuh kepada presiden.
"Pansus Century dulu ditolak karena KPK sedang bekerja.
Pansus dinilai cuma akan mempolitisasi kasus.
Tapi KPK kini, seperti halnya Jaksa Agung, bertanggung jawab pada Presiden," jelas Rachland.
Oleh karena itu, Partai Demokrat ditegaskannya mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.
Sehingga kasus Jiwasraya tidak berujung pada politisasi.
"Penggunaan Hak Angket Dewan melalui Pansus jadi penting agar skandal Jiwasraya tak mengalami politisasi.
Demokrat sepenuhnya paham memperjuangkan Pansus Angket tidak mudah karena kalah jumlah," jelas Rachland.
"Tapi ini harus dilakukan karena ini satu-satunya langkah yang benar.