Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/1/2020) malam di Pendopo Sidoarjo.
Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu justru mengaku tidak tahu-menahu terkait kasus korupsi yang menjeratnya.
"Aku dewe enggak eruh, kok (Saya sendiri tidak tahu kok)," katanya kepada wartawan seusai diperiksa di ruang penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, dikutip dari Kompas.com.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kasus korupsi yang menjerat Saiful terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
KPK juga menyita sejumlah koper yang diduga berisi barang bukti dokumen terkait kasus tersebut.
Namun, saat ditanya wartawan, Saiful mengaku tak tahu kasus korupsi apa yang menjeratnya.
Selain Saiful, KPK juga menangkap sekitar enam orang lainnya.
Beberapa di antaranya diketahui merupakan pegawai Pemkab Sidoarjo dan seorang ajudan.
Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
"Mungkin lebih enam orang dibawa ke Jakarta," ujar Lili.
Meski telah menyebut jumlah orang yang terjaring OTT, Lili enggan menjelaskan identitas orang-orang tersebut.
Setelah tertangkap tangan KPK, Bupati Sidoarjo dua periode itu diperiksa di ruang penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.
Saiful Ilah diketahui menjalani pemeriksaan selama enam jam di Mapolda Jawa Timur.
Setelah menjalani pemeriksaan, Saiful Ilah diterbangkan ke Jakarta, Rabu (8/1/2020) pukul 04.00 WIB.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Akmal Manik mengatakan, pihaknya memastikan jalannya pemerintahan di Sidoarjo tidak terganggu pasca-operasi tangkap tangan ( OTT) Bupati Saiful Ilah.
Menurut Akmal, kasus hukum yang sedang dialami Saiful sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum.
"Tugas kami secara administratif memberhentikan yang bersangkutan (Saiful), begitu KPK nanti menahan yang bersangkutan. Lalu kami langsung tunjuk Wakil Bupati Sidoarjo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati," ujar Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
"Kami secara administratif akan menjaga agar jangan sampai pelaksanaan pemerintahan tak berjalan dengan baik," kata dia.