Menteri PUPR Bantah Silang Pendapat Dengan Anies Soal Naturalisasi: Enggak Ada Pro-Kontra

Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa ada silang pendapat mengenai naturalisasi.

Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah berbeda pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai banjir Jakarta.

Baca: Joker Versi Jared Leto Dipastikan Tidak akan Muncul di Film Birds of Prey

Baca: Daftar Musisi yang akan Tampil di Coachella, Mulai dari Travis Scott, Rich Brian hingga BIGBANG

Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (4/1/2020), ia mengatakan konsep normalisasi yang dilakukan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sebelum 2017 sedianya sama dengan naturalisasi sungai yang digagas Anies.

"Sama saja, enggak ada pro-kontra. Mau naturalisasi (atau yang lain).

Dengerin Pak Nirwono Joga dan Pak Yayat Supriatna, mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya," ujar Basuki usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Menurut Basuki, pendapat yang disanpaikannya mungkin diartikan berbeda.

"Menurut saya apa yang saya sampaikan, enggak ada apa-apa kan. Cuma beliau (Anies) saja mungkin yang mengintepretasikan (berbeda).

Buat saya enggak ada masalah (normalisasi atau naturalisasi)," kata Basuki.

Baca: Anggaran Penanggulangan Banjir DKI Diduga Dipangkas Demi Formula E 2020?

Baca: Banjir Jakarta, Anies Baswedan : Anak-anak Senang Tuh, Mereka Berenang

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).(KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)

Program normalisasi diakhiri dengan membuat turap beton di samping setelah memperlebar dan memperdalam sungai.

Sementara itu, naturalisasi diakhiri dengan menanami tumbuhan di pinggi setelah mengeruk dan memperlebar sungai.

"Iya. (intinya) pelebarannya ya kan. Kalau beliau (Anies) sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu kan,

itu desainnya enggak beton (seperti normalisasi. Cuma ditutup gebalan rumput," kata Basuki.

Baca: Mochamad Basuki Hadimuljono

Baca: Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui awak media di kediamannya di Jakarta, Rabu (25/12/2019).(KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA)

Di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah juga adanya silang pendapat antara Menteri PUPR dan Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Luhut menanggapi pernyataan Basuki dan Anies yang berbeda dalam menagani banjir di Jabodetabek dalam suatu wawancara.

"Bukan silang pendapat, tadi Pak Basuki jelasin juga di kantor tetapi sudah sepakat mereka saya dengar," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Baca: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Baca: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kawasan permukiman di Ciledug Indah tergenang banjir Kamis (2/1/2020). Kawasan permukiman ini tergenang akibat luapan Kali Angke (Warta Kota/Alex Suban)

"Enggak ada yang berseberangan kok. Saya kira pikirannya Pak Basuki benar, enggak ada yang salah.

Pak Gubernur juga oke. Saya kira jangan ditubruk-tubrukkanlah ya," kata dia.

Luhut mengatakan, bagaimanapun juga sungai-sungai di Jakarta harus dibersihkan agar bisa menampung debit air yang besar untuk segera dialirkan ke laut.

Baca: Natasha Liu Bordizzo

Baca: Banjir Jabodetabek, Satu Keluarga Tewas Kena Asap Genset, 2 Kampung di Bogor Ditinggal Warga

Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020) (DOKUMENTASI BNPB)

Selain itu, untuk mencegah banjir, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor.