Dalam pernyataan pers PP Muhammadiyah nomor 507/PER/I.O/I/2019 tentang Permasalahan HAM di Xinjiang, China, PP Muhammadiyah juga meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM untuk masyarakat Uighur.
Pernyataan pers PP Muhammadiyah yang dibagikan melalui akun media sosial Twitter, (16/12/2019) ini juga meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi pelanggaran HAM untuk masyarakat Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tegas Haedar.
Ia menambahkan, Muhammadiyah bergerak dibidang kemanusiaan dan menjunjung tinggi moral sebagai kekuatan bangsa. Sehingga pemberitaan tersebut, jauh dari hal yang sebenarnya.
Dalam laporan WSJ yang ditulis pada Rabu (11/12), memaparkan China menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam setelah isu Uighur mencuat pada 2018 lalu.
Isu Uighur sebelumnya mencuat dari laporan organisasi HAM Internasional yang menyebut pemerintah China menahan satu juta orang Uighur di kamp penahanan.
China disebut berupaya membujuk ormas Islam hingga akademisi untuk menutup mata dan tidak mengeluarkan kritik atas dugaan persekuasi serius yang terima warga Muslim Uighur di Xinjiang.
Pemerintah China bahkan mengundang dan membiayai puluhan tokoh, petinggi ormas, akademisi, dan wartawan untuk melihat langsung keadaan di Xinjiang.
Baca: Muhammadiyah dan Maruf Amin Bantah Ada Suap dari Pemerintah China ke Ormas Islam terkait Uighur
Baca: Unggahan Mesut Özil tentang Uighur Dikecam, Mengapa Negara Muslim Diam terhadap Pemerintah China?
Baca: Amerika Serikat Sahkan UU Penanganan Uighur, China: Kalian Akan Terima Akibatnya
--
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)