"Sejak awal saya di KPK sudah mencoba masuk di Tanjung Priok, langsung membuka kontainer. Pergi ke bandara melihat sendiri mereka melakukan ada barang yang tidak cocok dengan yang disebutkan. Itu modus itu seharusnya dihentikan," ujarnya.
Respon ICW
Indonesian Corruption Watch (ICW) turut berkomentar terkait kasus penyelundupan di Garuda.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyatakan, Menteri BUMN Erick Tohir seharusnya memecat Ari Askhara secara tidak hormat akibat perbuatannya yang telah menyelundupkan onderdil motor gede Harley Davidson.
Menurut dia, hal ini patut dilakukan agar Ari Askhara tak mendapatkan haknya setelah didepak dari perusahaan BUMN tersebut.
"Semestinya dipecat dengan tidak hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga dia tidak bisa mendapatkan haknya dia. Kalau, misalnya pemberhentian itu dengan hormat itukan beda," ujar Adnan di Kantor Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Adnan mengatakan, apa yang dilakukan Ari Askhara merupakan bagian dari korupsi dan pelanggaran kode etik berat.
"Harus ada proses hukum. Ini kan menunjukan bahwa praktik-praktik seperti itu bukan sesuatu yang ditoleransi. Apalagi kita juga dapat dengar sebenarnya pegawai Garuda sudah gerah dengan Dirutnya," kata Adnan.
Baca: Harga Spare Part Harley Davidson, Motor Gede Pusat Perhatian Kasus Penyelundupan Garuda Indonesia
Baca: Spesifikasi Jam Tangan Mewah Richard Mille Rp 7 Miliar Milik Ari Askhara, Hanya Diproduksi 21 Unit
Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengungkapkan pemecatan Ari Askhara adalah tindakan tepat.
Pauline juga mengungkap sejumlah kebijakan Ari Askhara yang dianggap tak fair.
Kebijakan tersebut mulai dari menghapuskan harga promo domestik hingga meniadakan komisi agent yang digantikan dengan sales fee.
"(Lalu) memberikan prioritas kepada agent dan OTA tertentu untuk bisa issue tiket dengan adanya kebijakan cash in advance," ujar Pauline ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (6/12/2019).
Menurut Pauline, kebijakan-kebijakan tersebut baru terjadi sejak Ari Askhara naik menjadi Dirut Garuda Indonesia.
Ia mencontohkan kebijakan cash in advance yang sebelumnya tidak ada kini berlaku.
Kebijakan ini disebut menciptakan monopoli oleh travel agent yang mampu memberikan cash in advance dengan nominal minimal yang sudah ditentukan perihal issue tiket pada Garuda.
"Agent dan OTA yang bisa kasih cash in advance akan dapat insentif atau cashback lebih besar, sehingga mereka bisa memberikan diskon kepada customer," katanya.
Selain itu, menurut Pauline kebijakan-kebijakan lain yang diambil oleh Ari Askhara juga dinilai bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo yang ingin menggalakkan pariwisata dalam negeri.
Menurutnya, banyak promo terkait tiket pesawat domestik yang ditiadakan.
Ia juga mengaku bahwa banyak pihak travel agent yang sudah kehilangan kepercayaan pada Garuda lantaran konsistensinya yang buruk.