Hal itu diungkapkan usai otoritas senior di Vietnam menyatakan akan menempuh jalur hukum, dengan memakai beberapa opsi yang menyangkut sengketa kawasan perbatasan perairan negaranya dengan Cina.
Gesekan dua negara komunis ini timbul lantaran sejak Juli, Cina mengirim sebuah kapal untuk melakukan peninjauan atas batas wilayah Zona Ekonomi Ekskulsif (ZEE) yang sempat diklaim oleh Vietnam.
Area ZEE ini sebelumnya sempat diklaim juga oleh Cina.
Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Hoai Trung yang berkomentar ihwal sengketa wilayah perairan dalam konferensi di Hanoi, Rabu, (6/11/2019).
Le Hoai Trung menyampaikan bahwa Vietnam lebih memilih untuk melakukan negosiasi, namun juga punya pilihan lain atas kawasan perbatasan yang disengketakan.
Beberapa pilihan yang dimaksud adalah melalui jalur arbitrase dan litigasi, seperti dilaporkan Reuters, (8/11/2019).
Sedangkan saat disinggung perihal sikap Vietnam, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang menyatakan bawah inti dari permasalahan Laut Cina Selatan adalah klaim Vietnam dan negara-negara lainnya.
Ia menyebut bahwa negara-negara lain juga turut "menyerbu dan menduduki" pulau-pulau di Cina.
"Kami harap Vietnam dapat memahami realitas sejarah dan tunduk pada level tertinggi konsensus yang telah dicapai oleh kedua negara, menjunjung tinggi resolusi atas sengketa dengan dialog dan konsultasi serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh masalah dan memperburuk suasana perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan serta relasi bilateral", ujar Geng.
Negara Cina sebelumnya sempat melakukan klaim pada hampir semua perairan yang memiliki potensi besar di Laut Cina Selatan.
Cina menyebut bahwa mereka telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di sekitar Laut Cina Selatan.
Namun demikian, negara-negara seperti, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga melakukan klaim di beberapa bagian dari perairan Laut Cina Selatan.
Pada tahun 2016, negara Filipina berhasil memenangkan putusan di Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda.
Dalam pengadilan ini, Filipina berhasil membatalkan klaim Cina atas sebagian besar wilayah perairan di Laut Cina Selatan, menyusul laporan kasus yang diajukan otoritas Manila pada tahun 2013.
Namun demikian, Cina menolak untuk mengakui putusan pengadilan internasional yang memberikan hak-hak cadangan energi milik negara Filipina di Laut Cina Selatan yang sempat diakui masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya.
Sementara negara Vietnam sendiri yang pada mulanya bertujuan melakukan pendekatan terukur untuk memperjuangkan hak kedaulatannya terhadap Cina, baru-baru ini belum berkomentar tentang kemungkinan mengikuti putusan pengadilan tersebut.