Hal tersebut membuat AHY terganjal restu untuk menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik menteri, setingkat menteri hingga wakil menteri untuk kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Dari total menteri yang berjumlah 34 orang, setingkat menteri sejumlah delapan orang dan wakil menteri sebanyak 12 orang, tak ada satupun nama dari Partai Demokrat.
Hal tersebut menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang tak mendapat jatah apapun di kursi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Bertemu SBY di Istana, Jokowi Akui Bahas Rencana Demokrat Gabung Pemerintah
Baca: AHY Buka Suara saat Namanya Tak Masuk dalam Jajaran Menteri Jokowi-Maruf, Ini Pesannya
Dilansir oleh Kompas.com, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut berkomentar terkait proses pemilihan menteri pada Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.
Ibas mengatakan Partai Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid II.
"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden," ucap Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) dikutip TribunnewsWiki dari Kompas.com.
Partai Demokrat tak bisa menilai apapun karena tak terlibat dalam pemilihan.
"Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," kata Ibas.
Ibas berharap, orang-orang yang terpilih menjadi menteri adalah orang yang berkompeten dan sesuai dengan visi dan misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
"Semoga orang-orang yang dipilih adalah orang-orang kompeten yang sesuai visi misi Pak Presiden, dan tentu bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," ujarnya.
Baca: Gagal Jadi Menteri, AHY Ungkap Permintaannya Untuk Kabinet Indonesia Maju, Sebut-sebut Soal Rakyat
Ibas mengatakan, partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan tetap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.
"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," tuturnya.
Selanjutnya, Ibas mengatakan, Partai Demokrat belum menyampaikan sikap resmi partai apakah di dalam atau di luar pemerintah.
Menurut Ibas, akan ada waktu untuk menyampaikan sikap resmi partai.
"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi. Saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut nanti pandangan dari Partai Demokrat," katanya.
Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak menggaet kadernya ke dalam menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan meyakini presiden pasti punya tujuan baik dengan tidak menyertakan kader partainya sebagai pembantunya itu.