Muhammadiyah merasa tak elok jika akhirnya pemerintah tak memilih kader Muhammadiyah sebagai Mendikbud.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil ketua Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim.
Fahmi Salim mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo yang ternyata tak memilih kader Muhammadiyah untuk jabatan Mendikbud di Kabinet Indonesia Maju.
Baca: Pamit dari GoJek, Nadiem Makarim Tulis Surat Perpisahan Untuk Karyawan Gojek Bermodal Tekad Kuat
Dilansir oleh WartaKotaLive.com, Fahmi Salim menyebut pihaknya kecewa Muhammadiyah tak mendapat jatah mendikbud bukan karena kepentingan pragmatis.
Hal tersebut karena Muhammadiyah tak terlibat dalam politik praktis.
"Yang penting bagi kami, kalau ada kekecewaan, kami kecewa bukan dalam urusan pragmatis. Karena Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis," ucap Fahmi Salim.
Fahmi kemudian mencontohkan Muhammadiyah tak pernah mengikuti gerakan untuk Pilpres.
"Tidak terlibat dalam dukung mendukung Pilpres kemarin, hingar bingar, tarik menarik, seperti misalnya kawan-kawan PA 212," ujar Fahmi di D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019) dikutip TribunnewsWiki dari Wartakota.
Ada empat aspek yang menjadi concern Muhammadiyah selama ini, salah satunya mengenai pendidikan.
"Yang jelas kalau urusan keagamaan pendidikan, sosial, kesehatan, kan sangat berkait erat dengan Muhammadiyah," jelas Fahmi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Mendikbud pada Kabinet Indonesia Maju bukanlah dari kalangan Muhammadiyah.
Jokowi justru mengangkat mantan CEO Go-Jek Nadiem Makarim sebagai Mendikbud.
Baca: Momen Nadiem Makarim Jadi Mendikbud, Sempat Tak Sadar Punya Ajudan, hingga Tak Mau Dipanggil Pak
Terkait hal tersebut, menurut Fahmi persoalan pendidikan tidak melulu terkait persoalan teknologi, namun juga terkait persoalan moral bangsa.
"Jadi bukan hanya persoalan teknologi. Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa."
"Nah, yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan," tegas Fahmi.
Nadiem Makarim menggantikan Muhadjir Effendy yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam Kabinet Indonesia Maju.
Presiden Jokowi melihat sosok Nadiem Makarim dapat membuat sebuah terobosan yang besar di dunia pendidikan.
Awalnya, Jokowi menjelaskan, ada 300 ribuan sekolah dari tingkatn Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di ribuan pulau di Indonesia, dengan jumlah sekitar 50 juta pelajar.
"Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, memanajemeni guru yang sebanyak itu dan dituntut oleh sebuah standar yang sama," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).