Kuatnya oposisi akan membuat pemerintah bekerja keras untuk menunjukkan keberhasilan.
"Cara menjinakkan partai dengan merekrut kader partai tersebut masuk ke pos kabinet menurut saya itu tradisi lama, tidak ada jaminan juga nanti ketika menteri dari partai tersebut sudah diberikan namun masih menganggu," kata dia.
Menurut Pangi, sudah banyak contoh partai-partai yang kadernya diangkat jadi menteri, tetapi tetap berperan sebagai oposisi.
Salah satunya adalah PAN dan PKS.
Kedua partai itu, kata Pangi, pernah mendapat jatah menteri, namun tetap tidak mendukung kebijakan serta program pemerintah di parlemen, selayaknya oposisi.
"Kalau begini (oposisi diberi jatah menteri) kan enggak bagus juga dipertahankan budaya politik pragmatis seperti ini ke depannya, merusak tatanan demokrasi dan budaya politik sehingga mengacaukan fatsun politik kita," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya tersebut meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
"Pembicaraan itu memang ada.
Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik pengusung untuk membahas susunan kabinet.
"Dalam waktu dekat tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah, tapi juga kemudian para kandidat calon menteri tersebut," ujar Hasto saat ditemui di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).
Hasto mengatakan, sedianya Jokowi dan para ketum parpol sudah membahas pembentukan kabinet.
Namun, ke depan akan lebih intensif lagi pembahasannya.
Menurut Hasto, pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol dan kandidat menteri penting dilakukan untuk mendalami rekam jejak dan kualitas.
Dengan demikian, kandidat menteri yang terpilih nantinya tak bermasalah dan mampu bekerja optimal.
"Karena bagaimanapun juga Presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan atau nama-nama yang akan dipilih oleh Presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi," ujar Hasto.
"Ataupun para tokoh-tokoh sesuai bidangnya.
Semua dipastikan komitmennya dalam menjalankan visi-misi Presiden," kata dia.