Kebijakan itu diimplementasikan dengan dibuatnya aturan pembuatan surat tidak terlibat G30S sejak akhir 1965.
Surat itu mirip dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasa dijadikan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan.
Namun, surat keterangan tidak terlibat G30S tidak hanya ditujukan bagi mereka yang ingin bekerja, tapi juga mereka yang akan masuk sekolah dan pindah rumah.
Bahkan surat tidak terlibat G30S ini konon juga menjadi syarat seseorang ketika akan melangsungkan pernikahan.
“Tujuan dari surat ini memang baik, yaitu mencegah agar oknum-oknum komunis (yang nilainya kini lebih rendah dari kambing) tidak menyelusup ke dalam bidang-bidang kemasyarakatan,” tulis Soe Hok Gie dalam artikelnya yang berjudul “Surat Tidak Terlibat G30S”.
Artikel itu kemudian diterbitkan ulang dalam sebuah buku “Soe Hok Gie, Zaman Peralihan”.
Baca: Aristides Katoppo, Wartawan Sahabat Soe Hok Gie Meninggal Dunia
Soe Hok Gie juga pernah diharuskan membuat surat tidak terlibat G30S ketika ia hendak membuat paspor.
Meski saat itu Gie berstatus sebagai mahasiswa dan juga pegawai negeri, yang notabene telah lolos screening dari dekan dan rektor, namun dia tetap diharuskan membuat surat sakti itu.
“Saya harus di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Koramil. Saya tak peduli dengan semua peraturan tadi (saya anggap hanya dibuat-buat saja dan tidak ada gunanya),” lanjut Gie.
Dia akhirnya berhasil melalui semua prosedur berbelit itu berkat surat pengantar dari Sinar Harapan, harian yang biasa menerbitkan artikel-artikelnya.
Soe Hok Gie juga menumpahkan kemuakannya pada aturan itu.
Dia menganggap surat tidak terlibat G30S adalah kesia-siaan belaka.
Baca: Kisah Soe Hok Gie Kirim Lipstik untuk Teman-temannya yang Jadi Anggota DPR, Ini Maksud Sindirannya
Sebab, prosedur-prosedur yang ada sebenarnya juga sangat mudah dilewati dengan minta bantuan ke ‘orang dalam’.
Semua akan menjadi mudah dan cepat dengan praktik suap-menyuap.
Jika mengurus sendiri, setelah dilempar-lempar dari satu kantor ke kantor lain, ujung-ujungnya biasanya hanya ditanya sila-sila dalam Pancasila untuk membuktikan orang tersebut tidak terlibat G30S.
“Kalau lulus kadang disodorkan sumbangan kesejahteraan anu, atau membeli gambar Pancasila atau soal-soal lain. Tujuannya jelas… minta uang,” sambung Gie.
Dari segi keamanan, Gie sangat menyangsikan efektivitas surat keterangan tidak terlibat G30S itu.
Gie juga berpendapat bahwa kebijakan itu harus dihapuskan, tidak perlu dipertahankan.
Pasalnya, dari sekitar 22 juta rakyat yang tergabung dalam gerakan komunis (berdasarkan klaim PKI), sebenarnya hanya beberapa ribu saja yang benar-benar memahami ideologi Marxisme-Leninisme.