Namun, ia memastikan kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.
Presiden Jokowi lanjutnya, sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019.
Menurut jadwal KPU pelantikan digelar 20 Oktober.
Baca: BEM SI Tolak Bertemu Presiden Jokowi di Ruang Tertutup, Gerakan Mahasiswa Bisa Terpecah
Menyampaikan aspirasi termasuk berupa unjuk rasa sangat dihargai.
Tapi ketidakjujuran dan motif politik destruktif yang harus diwaspadai.
Budi Arie menyatakan pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Kiai Maruf Amin, melainkan pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019.
Oleh karena itu jangan ada yang coba-coba mengganggu apalagi membatalkannya.
"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan presiden dan wakil presiden, Jokowi-Kiai Maruf Amin dengan penuh suka cita dan harapan yang positif," mantan aktivis UI 1998 ini menegaskan.
Baca: Wiranto Tuduh Demonstrasi Mahasiswa Diambil Alih Perusuh untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi
Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung dan relawan Jokowi menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Mereka yang hadir di antaranya Kris Budiharjo, Andi Gani Nena Wea, Dedi Mawardi, Budi Arie Setiadi, Mustar, dan beberapa tokoh lainnya.
Tokoh-tokoh pendukung tersebut melakukan petemuan secara tertutup dengan Jokowi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil Presiden.
Ditemui usai pertemuan, Andi Gani Nena Wea menolak berkomentar banyak.
Baca: Mundurnya Yasonna Laoly Dikatakan Bedampak pada Perppu KPK? Begini Tanggapan Istana Kepresidenan
Baca: Viral Mahasiswa Ikut Aksi Demo Pakai Mobil Sport dengan Harga Miliaran Rupiah, Crazy Rich Surabayans
Andi Gani menegaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya silaturahmi.
"Intinya silaturahmi dan kami menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan apapun untuk kebaikan negeri ini," katanya di komplek Istana Kepresidenan.
Andi Gani meminta kepada seluruh pendukung Jokowi untuk tetap tenang dan jangan terprovokasi apalagi sampai larut dalam berita hoaks.
Andi Gani juga menegaskan, menolak kegiatan-kegiatan inkonstitusional yang berupaya memecah belah persatuan Indonesia.
Sementara Sekretaris Nasional Jokowi, Dedi Mawardi mengatakan, para pendukung memberikan masukan kepada Presiden terkait legislatif review dengan judicial review, dan terkait Perppu.
Baca: Berawal dari Grup WhatsApp, Ibu-ibu Ini Beri Sumbangan untuk Mahasiswa dan Pelajar yang Ditahan
Baca: Mengenal Ananda Badudu, Musisi yang Sempat Ditangkap Polisi karena Galang Dana untuk Demo Mahasiswa
"Tadi hukum, sosiologi, kemudian juga kami berikan alasan kalau ini diambil terjadi seperti ini. Kalau ini diambil, juga akan terjadi konsekuensi positif dan negatif," tutur Dedi.
Namun Dedi tidak mengungkapkan opsi apa yang nantinya dipilih Jokowi karena pertemuan hanya bersifat memberikan masukan.
"Jadi kita sebagai pendukungnya, presiden bilang kalau saya ambil keputusan ini apakah akan didukung?. Kami siap dukung," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan budayawan, Kamis kemarin.
Pertemuan membahas sejumlah isu diantaranya kebakaran hutan dan konflik yang terjadi di Wamena, Papua.
Tidak hanya itu, penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang Undang (RUU) dan UU juga jadi pembicaraan.
RUU yang menjadi kontroversi adalah RUU KUHP dan UU KPK yang memancing demonstrasi.
Baca: Mundur dari Kabinet Kerja, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf
Baca: Benny Wenda Diusir dari Ruang Sidang Umum PBB, Nyelinap lewat Utusan Vanuatu: Kesaksian Delegasi RI