Sebagian ada yang mendukung RUU PKS dibatalkan, sebagian lagi ada yang meminta untuk segera disahkan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise menjadi salah satu yang meminta RUU PKS segera di sahkan.
Dikutip dari Wartakota Live, Yohana mendesak DPR untuk segera mengesahkannya.
"Kami dari pemerintah, apalagi dari Kementerian yang menangani masalah perempuan. Kami desak secepatnya harus disahkan,” ujar Yohana saat ditemui di Kawasan Berikat Nusantara, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (24/9/2019).
Pihak PP-PA sendiri sangat ingin RUU PKS segera disahkan karena hal tersebut menjadi target mereka di periode akhir ini.
Selain itu, jika pembahasan RUU PKS dilanjutkan oleh anggota parlemen periode baru, tentu dikhawatirkan pembahasan akan semakin lama.
Ditambah lagi, hal itu juga akan membuang-buang tenaga, biaya, dan pikiran PP-PA yang sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir ke belakang.
“Karena kalau tidak disahkan kami rasa kami sudah buang tenaga, biaya, pikiran dan waktu yang cukup banyak di dua tahun terakhir untuk menyiapkan ini,” katanya.
Baca: RUU PKS Tidak Segera Rampung, DPR Dianggap Tidak Menghargai Perempuan
Ia menambahkan, pihaknya juga meminta kenaikan angka usia oerkawinan menjadi 19 tahub, yang berlaku untuk laki-laki maupun perempuan.
“Di meja Presiden sudah ditandatangani, semoga secepatnya bisa ditandatangani sehingga bisa di sahkan DPR,” imbuhnya.
Menteri PP-PA itu mengaku pihaknya sudah siap dipanggil DPR untuk segera membahas dan merealisasikan RUU PKS ini.
“Jadi kami pemerintah sudah siap dipanggil oleh DPR kami sudah siap penuh, sampai hal-hal yang kecil kami sudah siapkan kami tinggal tunggu dipanggil DPR,” tutur dia.
Adapun, RUU PKS hingga saat ini belum disahkan karen masih ada beberapa pembahasan yang belum mencapai titik temu.
Sedangkan sebelumnya diberitakan oleh Tribun Kaltim, Minggu (15/9/2019), Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Azriana juga mendesak agar RUU PKS segera disahkan oleh DPR.
"Kami ingin segera disahkan RUU PKS," tegas Azriana dalam konferensi pers saat peringatan Hari Demokrasi Internasional di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019).
Dia menilai, dibandingkan mengesahkan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang substansinya masih berpolemik, RUU PKS lebih penting untuk segera disahkan demi melindungi korban kekerasan.
"Kami minta RKUHP ditunda, tapi segera sahkan RUU PKS untuk melindungi korban dan masyarakat yang berpotensi jadi korban kekerasan seksual," kata dia.
Baca: Deretan Fakta Demo Mahasiswa Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK di Bandung Berakhir Ricuh
Menurut dia, masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir masa tugasnya.