Soal Memberantas Illegal Fishing, Menteri Susi Bilang Banyak Godaan : Ada Lobi-lobi

Penulis: Widi Pradana Riswan Hermawan
Editor: Putradi Pamungkas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama pihak terkait menyampaikan pemaparan terkait penangkapan empat kapal perikanan Vietnam pelaku Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Natuna Utara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada konferensi pers di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (25/2/2019). Atas penangkapan yang dilakukan pada 19 Februari 2019 itu, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menyampaikan protes keras terhadap tindakan Vietnam Fisheries Resources Surveillance KN-241 dan meminta pemerintah Vietnam melalui koridor diplomatik resmi memberikan penjelasan serta pernyataan maaf atas insiden yang terjadi, serta meminta agar keempat kapal yang sebelumnya telah ditangkap oleh KP Hiu Macan 01 diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat diproses secara hukum.

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui tidak mudah bekerja memberantas praktik illegal fishing.

Pasalnya, menurut Menteri Susi, besar sekali godaan dalam upaya pemberantasan illegal fishing tersebut.

Hal itu karena adanya lobi-lobi para pemain illegal fishing.

Karena itu, dikutip dari Kompas.com, Jumat (20/9/2019), Menteri Susi meminta jajaran Satgas anti-illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan Satgas 115 untuk menjaga integritas.

"Saya mengetahui godaan itu tidak kecil, sangat besar," ujarnya saat menutup Rakornas Satgas 115 di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

"Namun saya yakin integritas dan komitmen kita akan menjaga kita dari semua cobaan, lobi-lobi pemain illegal fishing," sambungnya.

Baca: Ditantang Perang Gubernur Maluku, Menteri Susi: Masa Gubernur Mau Perang sama Menteri?

Lebih lanjut, Susi mengatakan ada tiga kunci sukses yang harus dipegang anggota Satgas 115 dalam melawan illegal fishing, di antaranya integritas, komitmen, serta kejujuran.

Misalnya dari sisi penegakan hukum. Susi ingin pengadilan memutuskan agar kapal illegal fishing ditenggelamkan saja, jangan dilelang.

Sebab bila kapal itu dilelang, pemilik kapal memiliki kesempatan untuk mendapatkan kapalnya kembali.

Lain halnya jika kapal tersebut ditenggelamkan.

Baca: Pakar Hukum Sebut Revisi UU KPK Bisa Dicabut Jika Jokowi dan DPR Mau Dengarkan Aspirasi Rakyat

enteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers terkait Reklamasi Teluk Jakarta di Rumah Dinas Menteri KKP, Jakarta, Jumat (15/4/2016). Dalam keterangannya, Susi Pudjiastuti menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta terlebih dahulu sampai memenuhi aturan perundangan yang telah disyaratkan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Selain itu, Menteri Susi juga menekankan agar kebijakan perlu ditegakkan secara tegas.

Sebab, jika tidak seperti itu nantinya dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

"Selama ini kita sudah tangkap pengebom (ikan), para pengambil ikan dengan potas tapi kita tidak menangkap supplier dari potas dan bom ini, dari mana mereka dapatnya," kata Susi.

"Selama ini tidak selesaikan, selama itu pula pengeboman dan pemotasan terus akan berjalan. Bom kelihatan mata, potas tidak kelihatan mata tahu-tahu hancur mati semua," ucap menteri nyentrik asal Pangandaran, Jawa Barat itu.

Baca: Sejarah Hari Ini, 20 September 1833 : Ernesto Teodora Moneta, Peraih Nobel Perdamaian 1907 Lahir

Ingin bangun monumen perlawanan

Di akhir jabatannya, Menteri Susi juga ingin membangun monumen dari kapal penangkap ikan ilegal yang berhasil ditangkap Satgas 115.

"Kami ingin juga punya monumen yang bisa mengingatkan bahwa ini salah satu bukti Satgas bekerja menjaga laut," ujarnya.

"Dan orang tahu kapal illegal fishing itu seperti apa, jangan hanya orang TNI Angkatan Laut dan PSDKP saja yang tahu," sambung Menteri Susi.

Lebih lanjut, Menteri Susi menilai monumen dari kapal pelaku illegal fishing tersebut perlu dibangun sebagai bukti perlawanan terhadap praktik illegal fishing.

Baca: Imam Nahrawi Tersangka KPK, Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri Jadi Plt Menpora

Selain itu, monumen itu juga sekaligus akan mengingatkan banyak orang, termasuk generasi yang akan sadar tentang bahaya praktik Illegal fishing bagi sumberdaya laut Indonesia.

Halaman
12


Penulis: Widi Pradana Riswan Hermawan
Editor: Putradi Pamungkas
BERITA TERKAIT

Berita Populer