Jumlah tersebut bertambah dari total 185 tersangka individu dan 4 perusahaan pada Senin (16/9/2019).
Oknum Dinas Lindungi Korporasi yang Lahannya Terbakar
Terhambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat tak terlepas dari masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pejabat dan instansi terkait di daerah.
Bahkan, menurut Gubernur Kalbar Sutarmidji, ada oknum-oknum pejabat dinas di kabupaten yang terkesan melindungi korporasi yang lahannya telah terbakar.
"Ada oknum dinas di kabupaten, yang takut atau melindungi perusahaan yang lahannya terbakar," kata Sutarmidji, Rabu (18/9/2019).
Sutarmidji mencontohkan, ketika aparat kepolisian ingin meninjau titik kebakaran, dinas banyak memberikan alasan, misalnya saja jarak tempuh yang jauh sehingga menyulitkan untuk ke lokasi.
"Saat akan ditinjau Kapolda, mereka bilang ini lah, itu lah, jauh lah.
Padahal 15 menit sampai.
Sekali ditindak, baru terbuka semuanya," ucapnya.
Maka dari itu, Midji setuju jika Kapolda Kalbar melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum dinas tersebut.
"Maka saya minta ini berakhir.
Benahi dari hulu.
Dari pemberi izin lahan konsesi," ujarnya.
Midji menegaskan, dia tidak pandang bulu terhadap pelaku karhutla.
Namun demikian, untuk penyelesaian masalah karhutla ini harus dilakukan secara komprehensif.
Dan penyelesaiannya berada di tingkat pusat.
Menurut dia, ke depan harus ada sinergi, Badan Restorasi Gambut, BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hatus duduk satu meja menyelesaikan masalah ini.
"Jangan ketika sudah ditegur Presiden baru kalang kabut," tutupnya.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan membuat penerbangan domestik maskapai Garuda Indonesia terganggu.