Ibu kota negara baru tersebut akan berlokasi di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat konferensi pers terkait pemindahan ibu kota Indonesia yang baru, Senin (26/8/2019).
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden Jokowi.
Baca: Ibu Kota Indonesia Dipindah Ke Kalimantan Timur, Fadli Zon : Seperti Esemka, Diomongin Gak Jadi
Baca: Gerindra Tetap Minta Ibu Kota Dipindah ke Jonggol Jawa Barat, Bukan Kalimantan Timur
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Syarif mengkritik rencana pemindahan ibu kota tersebut.
Dilansir oleh TribunJakarta (28/8/2019), menurut Syarif pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sejatinya merupakan pelarian tanggung jawab dari pemerintah pusat terkait masalah-masalah yang terjadi di DKI Jakarta.
"Enggak kalau saya meminjam pendapat Pak Emil Salim (mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup) saja, kalau Jakarta ada masalah ya dibereskan, bukan lari," ungkapnya dikutip TribunnewsWiki dari TribunJakarta,com, Rabu (28/8/2019).
Walaupun demikian, anggota fraksi Partai Gerinda di DPRD DKI tersebut masih percaya dengan pemindahan ibu kota ini akan berdampak postif untuk Jakarta.
Menurutnya, pemindahan ibu kota dari Jakarta bisa menurunkan beban DKI sebagai pusat pemerintahan dan dagang di Indonesia.
"Justru postif ya, kenapa? Jakarta kan terlalu beban teramat banyak, kewenangannya tumpang tindih sehingga dengan pemindahan ibu kota, positif dampaknya untuk SKI," kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ia juga berharap bahwa Jakarta harus tetap menjadi daerah khusus seperti sekarang.
"Revisi UU 29 tentang ibu kota harus dibatalkan dulu, setelah batal bsru dibuat UU baru untuk DKI sebagai daerah otonomi khusus, bukan pemerintahan ibu kota," kata Syarif.
Hal tersebut lantaran Jakarta memiliki sejarah panjang sebagai ibu kota negara (IKN) Indonesia serta banyak aset pemerintah yang berada di DKI.
"Walaupun katanya akan dilakukan tukar guling dan lain-lain dengan swasta, tapi kalau aset pemerintah masih di DKI kemudian Jakarta tidak bisa mengelola, menurut saya itu sayang sekali," kata Syarif.
Baca: Prabowo Subianto Siap Berikan Lahan Miliknya di Penajam Panser Utara untuk Bangun Ibu Kota Baru
Baca: Ibu Kota Pindah Ke Kaltim, Anies: Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi dan Macet Tak Bisa Berkurang
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana tersebut.
Menurut Fadli, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tersebut tidak pada waktu yang tepat.
"Menurut saya sih secara pribadi, saya tidak melihat ada timing yang tepat sekarang ini untuk memindahkan Ibu kota," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2019).
Fadli menjelaskan, pemindahan ibu kota dilaksanakan saat masalah dasar di Indonesia masih belum tuntas.
Permasalahan dasar tersebut seperti masalah BPJS, kebutuhan pokok dan pangan serta masalah energi.
Fadli juga menyebut bahwa rencana pemindahan ibu kota ini bakal mirip dengan mobil Esemka yang dulu sempat direncankaan Presiden Jokowi.