Demo Hongkong Pecah dan Bandara Lumpuh, Kemlu dan AP II Minta WNI Waspada Cek Status Penerbangan

Penulis: Putradi Pamungkas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aksi protes ribuan warga Hong Kong menentang RUU Ekstradisi yang kemudian dibubarkan paksa polisi, Rabu (12/6/2019)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Gerakan protes mengecam pemerintah Hongkong terhadap keberadaan RUU Ekstradisi meluas dan berdampak pada lumpuhnya bandara, berikut sejumlah fakta yang terjadi.

Setelah rakyat sipil dan para mahasiswa melakukan gerakan mengecam sejak Maret 2019 lalu, kini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para pekerja medis mulai menunjukkan suara turut menentang pemerintah.

PNS Hong Kong yang selama ini cenderung konservatif dan enggan disorot publik secara tak terduga ikut serta mendukung gerakan mengecam pemerintah.

Ribuan PNS akan berkumpul menggelar aksi protes di jalanan Hong Kong pada Jumat malam (2/8/2019).

Gelombang protes direncanakan di seluruh Hong Kong akhir pekan ini, serta pemogokan yang dapat membuat kota terhenti.

Protes di Hong Kong yakni bekas koloni Inggris yang kembali ke China pada tahun 1997, menimbulkan salah satu tantangan populis paling berat kepada penguasa Partai Komunis di Beijing.

Situasi di Hong Kong memanas sejak tiga bulan lalu saat masyarakat sipil dan mahasiswa menentang Rancangan Undang-undang (RUU) ekstradisi yang memungkinkan orang-orang di Hong Kong dikirim ke China daratan untuk diadili.

Protes terhadap RUU ekstradisi yang sekarang ditangguhkan, telah berkembang menjadi tuntutan untuk demokrasi yang lebih besar dan menuntut pengunduran diri pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

Di bawah pemerintahan China, Hong Kong telah diizinkan untuk mempertahankan kebebasan yang luas, seperti peradilan yang independen.

Namun, kemunculan RUU ekstradisi dinilai sebagai langkah baru China dalam pawai tanpa henti menuju kontrol daratan.

Berikut sejumlah fakta yang dihimpun Tribunnewswiki.com dari Tribunnews :

Pertama Kalinya Pegawai Pemerintah Turun ke Jalan

Dalam surat terbuka yang dikeluarkan sekelompok PNS meminta Lam menanggapi lima tuntutan publik yakni mencabut sepenuhnya RUU ekstradisi, berhenti menyebut aksi protes sebagai kerusuhan, mengesampingkan semua tuduhan terhadap warga yang ditangkap, membentuk komisi penyelidikan independen, dan memulai kembali reformasi politik.

“Saat ini orang-orang Hong Kong sudah di ambang kehancuran. Selama ini masyarakat selalu berperilaku baik dan menikmati kebebasan tingkat tinggi.

Sangat disayangkan kita telah melihat penindasan yang ekstrim terjadi," tulis perwakilan PNS dalam suratnya seperti melansir Reuters, Jumat (3/8/2019), dikutip dari artikel Malam Ini Ribuan PNS Hong Kong Akan Turun ke Jalan Protes RUU Ekstradisi.

Pemerintah Hong Kong mengimbau, sebanyak 180.000 pegawai negeri sipil kota itu harus mempertahankan sikap netral dalam politik.

Para pekerja medis juga berencana untuk berdemonstrasi Jumat malam dengan skala besar yang direncanakan Mong Kok, Tseung Kwan O dan distrik Barat.

Bentrokan antara demonstran dan polisi menjadi semakin memanas.

Polisi telah dikritik karena penggunaan kekuatan yang berlebihan dan gagal melindungi pengunjuk rasa dari serangan dari apa yang diduga politisi oposisi merupakan geng kriminal yang menyusup.

Permintaan Migrant Care

Halaman
12


Penulis: Putradi Pamungkas

Berita Populer