Seperti diketahui sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) diselenggarakan di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/06/2019).
Dalam sidang tersebut, MK menyatakan ketidaksetujuan terhadap sejumlah dalil kuasa hukum paslon 02, di antaranya soal penyalahgunaan anggaran dan aparatur negara, penggunaan baju putih saat mencoblos hingga soal iklan pasangan Jokowi-Maruf di bioskop.
"Iklan di bioskop tak dapat diklasifikasikan ke dalam kampanye karena tidak mengandung visi, misi dan program pihak terkait yang bertujuan untuk memengaruhi masyarakat pemilih," kata hakim MK Arief Hidayat seperti dikutip TribunnewsWiki.com dari siaran langsung KompasTV, Kamis (27/6/2019).
Baca: 4 Film Hollywood yang akan Tayang di Bulan Juli 2019, Ada Spider-Man hingga The Lion King
Lalu Arief juga menegaskan bahwa dukungan beberapa kepala daerah pada paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak ada korelasinya dengan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf.
"Maraknya dukungan Kepala Daerah kepada pihak terkait (paslon 01) tidak memiliki korelasi yang tersignifikansi dengan perolehan suara pihak terkait," kata Arief Hidayat.
Selain itu Hakim juga tak setuju soal dalil Kubu 02 yang menyatakan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh capres petahana.
Baca: 5 Fakta Jelang Pembacaan Putusan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019, MK: Kami Tak Bisa Puaskan Semua
Satu di antaranya terkait penggunaan APBN untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil(PNS), TNI dan Polri
"Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum," ucap Arief seperti dikutip TribunnewsWiki dari Kompas.com.
MK menyebutkan bahwa pemohon membuat dalil tersebut tak jelas, karena tak merujuk pada definisi hukum mengenai money politics.
Menurut MK, kuasa hukum 02 juga tak bisa membuktikan pengaruh dalil tersebut terhadap perolehan hasil suara paslon 01.
"Sangat tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengakui dalil tersebut sebagai money politics. Hal itu juga tidak memengaruhi perolehan suara yang merugikan pemohon," jelas Arief.
Sementara itu, dalam gugatannya tim hukum Prabowo-Sandiaga juga mempermasalahkan ajakan Jokowi-Maruf agar para pendukungnya mengenakan baju putih ketika ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurut kubu 02, ajakan tersebut merupakan pelanggaran serius karena memengaruhi masyarakat untuk memilih paslon 01.
Menurut para hakim MK, tim kuasa hukum 02 tidak menguraikan lebih jauh apa hubungan dan korelasi antara ajakan tersebut dengan perolehan suara paslon 01.
Baca: Disebut Jadi Penyebab Perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, Agensi Park Bo Gum Angkat Bicara
Sebelumnya dalam persidangan, pihak Jokowi-Ma'ruf membantah tuduhan tersebut.
Menurut kubu 01, tidak ada intimidasi terhadap pemilih di TPS saat 17 April lalu, yang dilaporkan ke Bawaslu atau Kepolisian.
Fakta lain, menurut tim 01, partisipasi pemilu 2019 meningkat dibanding Pemilu 2014.
Selain itu, tim BPN Prabowo-Sandiaga juga mengajak para pendukungnya untuk mengenakan baju putih ketika ke TPS.
Menurut MK, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya intimidasi yang disebabkan ajakan mengenakan baju putih.