lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tertawa mendengar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dipanggil polisi oleh Polda Metro Jaya, beberapa hari lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Kamis (6/6/2024).
Hasto mengatakan, momen itu terjadi ketika dirinya menjemput Megawati setibanya dari Bali.
"Kemarin habis dari Bali saya jemput Ibu. Ibu turun langsung tertawa 'Eh, To, kamu rasakan seperti saya waktu zaman orde baru dipanggil polisi," cerita Hasto saat menjadi pembicara dalam diskusi hari lahir Bung Karno, dikutip dari Kompas.com.
"Wah belum ada apa-apanya Bu yang saya lakukan. Saya bilang seperti itu ke Ibu (Megawati)," lanjut dia.
Hasto mengeklaim apa yang disampaikannya selama ini adalah tentang kebenaran.
Oleh karenanya, kini Hasto terus menguatkan keyakinannya akan kebenaran itu.
Dirinya kemudian cerita tentang perjuangan Presiden Pertama RI sekaligus Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno atau Bung Karno ketika berhadapan dengan hukum kolonial.
"Bayangkan perjuangan seorang Bung Karno. Jadi kalau saya diintimidasi kayak gitu, masih kecil dibanding perjuangan Bung Karno dan Bu Mega," tutur dia.
Oleh karena itu, semua masalah ini harus dihadapi seorang diri tanpa membawa jajaran partai.
Hasto kemudian mengaku dirinya meminta jajaran PDI-P yang ingin mendampinginya untuk tidak hadir di Polda.
"Sendiri enggak ada masalah. Wong Bung Karno saja sendiri. Aku telah terpikir tapi kemarin Mbak Ning banyak yang mau nemanin," katanya.
"Pak Komar mau mengerahkan ribuan satgas pada mau datang. Saya bilang enggak usah nanti malah enggak bagus," pungkasnya.
Diberitakan, Hasto menghadiri panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong, Selasa (4/6/2024).
Hasto tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar pukul 10.01 WIB.
Hasto datang ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama tim pengacaranya.
Dirinya juga ditemani oleh sejumlah penasihat hukum dari Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat PDIP.
Salah satunya, Ronny Talapessy.
Kemudian, Hasto juga ditemani oleh pengacara pribadinya, Patra Zen.
Baca: Anies-Ahok Diwacanakan Duet di Pilgub DKI Jakarta, Hasto PDIP: Masih Proses Pencermatan
Dari informasi yang beredar di kalangan wartawan, Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pemberitaan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo.
Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 (depan gedung DPR-MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024.
Pelapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.
Duduk Perkara Hasto Kristiyanto Diperiksa Polda Metro Jaya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyebaran berita bohong.
Hal tersebut berkaitan dengan pernyataannya saat diwawancara oleh SCTV pada Kamis (16/3/2024) dan Kompas TV pada Selasa (26/4/2024).
Pelaporan terhadap Hasto masuk dalam laporan bernomor LP/B/1735/III/2024/SPKT/Polda Metro Jaya pada Selasa (26/3/2024) dan LP/B/1812/III/2024/SPKT/Polda Metro pada Minggu (31/3/2024).
Hasto diduga melakukan tindakan penghasutan dan/atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang membuat berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 Ayat 3 juncto Pasal 45A Ayat 3 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Hendra dan Bayu Setiawan merupakan pihak yang melaporkan Hasto ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.
Terkait dua laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya, penyidik Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya kemudian memanggil Hasto guna kepentingan pemeriksaan.
Pemanggilan tersebut dimuat dalam surat undangan bernomor B/13674/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum pada Rabu (29/5/2024).
Dilansir dari Kompas.id, Selasa, Hasto memenuhi panggilan polisi pada Selasa (4/6/2024).
Dirinya tiba di Polda Metro Jaya pukul 10.00 WIB dengan didampingi penasihat hukumnya, Patra Zen dan Advokat Rakyat PDI-P.
Hasto mengatakan, kedatangannya ke Polda Metro Jaya tidak hanya untuk memenuhi surat panggilan dari polisi.
Dirinya memenuhi panggilan polisi untuk memberikan sebagai tanggung jawab sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum.
“(Kedatangan) atas pernyataan saya dalam wawancara di media TV nasional dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang saya sampaikan dalam tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi yang melekat dengan eksistensi partai,” ujar Hasto.
Baca: Hasto Kristiyanto
Hasto diperiksa oleh empat penyidik Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya selama 2,5 jam dengan empat pertanyaan.
Dirinya diperiksa karena pernyataannya di SCTV dan Kompas TV dinilai oleh pelapor sebagai bentuk penghasutan, tindak pidana, dan berita bohong sehingga berpotensi menciptakan kerusuhan.
Setelah datang ke pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Hasto mengaku, dirinya sempat bertanya ke penyidik mengenai pernyataannya yang disebut pelapor menyebabkan keonaran dan unsur pidananya.
Hasto menjelaskan bahwa partainya selalu tertib hukum dan usaha untuk membangun budaya hukum sebagai negara berideologi Pancasila.
Menurutnya, Pancasila adalah falsafah mengenai keadaan sosial dan kemanusiaan yang mendasari seluruh upaya untuk membangu supremasi hukum.
“Partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapat, termasuk apa yang terjadi dengan Pemilu 2024,” ujar Hasto dikutip dari Kompas.id, Selasa.
Di sisi lain, Zen menilai kliennya mempunyai hak untuk menyuarakan kebenaran, termasuk dugaan kecurangan Pemilu yang sudah dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut telah dibuktikan dengan tiga dissenting opinion atau pendapat yang berbeda pada putusan MK beberapa waktu lalu.
Hasto mengatakan bahwa Indonesia dibangun dari keinginan untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan.
Maka, muncul gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
Hasto menyebutkan bahwa ketika ia mengeluarkan pendapat sebagai sekjen partai, hal ini merupakan bagian dari ritual kehidupan politik.
Di hadapan awak media, Hasto mengatakan, dirinya harus berani menyuarakan kebenaran dan menegakkan hukum.
“Legacy yang dibangun oleh Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah legacy agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapat,” ungkap Hasto.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
