AS Enggan Beri Bantuan Pasca Jatuhnya Helikopter yang Menewaskan Presiden Iran, Begini Alasannya

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Amerika Serikat dikabarkan tidak akan memberikan bantuan apapun pasca kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu (19/5/2024).

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller angkat suara perihal Washington menolak memberikan bantuan kepada Iran pasca insiden kecelakaan helikopter tersebut.

Miller mengatakan penolakan tersebut dilakukan karena alasan logistik.

"Kami diminta bantuan oleh pemerintah Iran. Kami menjelaskan kepada mereka bahwa kami akan menawarkan bantuan, seperti yang akan kami lakukan sebagai tanggapan terhadap permintaan pemerintah asing dalam situasi seperti ini," kata Miller, seperti dikutip dari Reuters.

“Pada akhirnya, karena alasan logistik, kami tidak dapat memberikan bantuan tersebut,” sambungnya.

Baca: Jejak Kontroversi Ebrahim Raisi, Presiden Iran yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter, Diincar AS

Meski begitu, penolakan tersebut juga diyakini memiliki arti lain. Di mana, Iran telah memandang Amerika Serikat dan Israel sebagai musuhnya.

Sebagaimana diketahui, Iran dengan tegas menentang serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Sementara AS sendiri merupakan sekutu dan pemasok senjata utama ke Israel.

Tindakan tersebut membuat Iran memilih untuk menyalahkan langkah Washington dan mengutuk keras pemberian senjata ke Israel.

Ketika ditanya apakah ia khawatir Teheran akan menyalahkan Washington, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan pihaknya tidak terlibat di dalamnya.

“Saya tidak bisa berspekulasi tentang apa yang mungkin menjadi penyebabnya,” ujar Austin.

Baca: Presiden Iran Ebrahim Raisi Meninggal dalam Kecelakaan Helikopter, Getol Kutuk Genosida Palestina

Meski begitu, Austin mengecilkan kekhawatiran AS bahwa kecelakaan itu mungkin mempunyai implikasi keamanan langsung di Timur Tengah.

“Saya belum melihat dampak keamanan regional yang lebih luas pada saat ini,” jelasnya.

Berdasarkan konstitusi Republik Islam, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu 50 hari.

Suzanne Maloney, seorang pakar Iran di lembaga pemikir Brookings Institution, mengatakan Khamenei dan dinas keamanan Iran akan berusaha menghindari persepsi kerentanan selama masa transisi.

“Sebagai akibatnya, saya memperkirakan Iran akan menjadi reaktif dan gelisah, yang mungkin akan lebih menghindari risiko dalam waktu dekat, namun secara paradoks akan lebih berbahaya jika mereka bersikap defensif,” kata Maloney.

(TRIBUNNEWSWIKI.com/Mikael Dafit)