lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Film dokumenter Dirty Vote tayang YouTube mendapatkan perhatian dari warganet dan para kubu Capres-Cawapres.
Film yang 'dibintangi' tiga dosen ini meyebutkan bahwa Pemilu 2024 telah berlangsung curang.
Mereka mengatakan bahwa Pemilu 2024 sudah mencederai demokrasi.
Tiga dosen ini yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Mereka merupakan dosen sekaligus pakar hukum Tata Negara.
Ketiganya menguliti habis dugaan sisi kecurangan pada Pemilu 2024.
Terutama mereka menyerang Gibran Rakabuming, Cawapres Prabowo Subianto yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
Gibran maju sebagai cawapres usai perubahan aturan minimal usia Capres-Cawapres yang digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Baca: Anies Acungkan 2 Jempol saat Ganjar Puji Mahfud Soal Keputusannya Mundur dari Menteri Jokowi
Baca: Bursa Calon Pengganti Mahfud MD, Nama AHY dan Dudung Mencuat, Ini Pertimbangannya
Para dosen ini juga menampilkan pernyataan Jokowi yang awalnya tak mendukung anaknya menjadi Cawapres tetapi tiba-tiba memberi dukungan penuh.
Tak ketinggalan, pernyataan Jokowi yang menyatakan presiden berhak memihak ke salah satu paslon dan melakukan kampanye.
Namun, di balik film ini, sosok tiga dosen ini ternyata memiliki hubungan dengan Mahfud MD, yang sekarang menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
Mereka sempat menjalin kerja sama ketika Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam.
Pada 23 Mei 2023, Mahfud MD yang kala itu Menko Polhukam meresmikan tim percepatan reformasi hukum.
Dalam susunan tim ada nama-nama beken seperti Najwa Shihab, Faisal Basri, dan Eros Djarot.
Adapun agenda prioritas yang dimaksud yakni Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.
Tim yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja ini mempunyai masa kerja sejak 23 Mei 2023 hingga 31 Desember 2023.
Lalu pada posisi Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan
Ketua dijabat Susi Dwi Harijanti, Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Anggota: Erwin Moeslimin Singajuru Stafsus Menko Polhukam, Aminuddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Erasmus A.T. Napitupulu, Fitriani Ahlan Sjarif, Adam Muhsi, Refki Saputra.
Baca: Mahfud MD Mundur, Ini Calon Pengganti yang Cocok Jadi Menkopolhukam, Ada SBY hingga Yusril
Fadli Zon Curiga Dibuat Tim Mahfud MD
Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fadli Zon menyentil toga aktor di balik film itu.
“Aktor dalam film di masa tenang rupanya Timnya Pak @mohmahfudmd ? Sebuah kebetulan yang presisi ,” tulis Fadli Zon dalam akun X, Senin, (12/2/2024).
Dia mengungkit soal Mahfud MD yang baru saja mundur dari jabatan Menko Polhukam itu sempat membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum yang melibatkan ketiga tokoh ahli tata negara itu.
”Mahfud MD Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, Libatkan Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar - Nasional Tempo.co,” tambahnya.
Film Dirty Vote
Film bergenre dokumenter dengan judul Dirty Vote ramai menjadi perbincangan setelah diunggah sejak Minggu (11/2/2023).
Film ini merupakan dokumenter eksplanatori yang dibawakan oleh tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiga ahli hukum ini menjelaskan setiap peristiwa secara rinci hingga penjelasan menurut perundang-undangan dari setiap tindakan kecurangan menuju Pemilu 2024.
Film ini diawali dengan cuplikan-cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang awalnya menyatakan anak-anaknya belum tertarik politik, hingga deklarasi Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, yang mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024.
Sutradara film ini adalah Dandhy Dwi Laksono.
Ini merupakan film keempat yang disutradarainya, mengambil momentum pemilu.
Pada 2014, Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film “Ketujuh”, masa itu di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.
Pada 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta.
Dua tahun kemudian, film "Sexy Killers" tembus 20 juta penonton di masa tenang Pemilu 2019.
"Sexy Killers" membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi-Ma'ruf Amin versus Prabowo-Hatta.
Menurut Dandhy sang sutradara, Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.
Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ungkapnya.
Jejak Dandhy Laksono Sang Sutradara
Dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.
Ini merupakan film keempat yang disutradarainya mengambil momentum pemilu.
Pada 2014 Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film “Ketujuh”, masa itu di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.
Pada 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta.
Dua tahun kemudian, Film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019.
Film Sexy Killers membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi – Ma'ruf Amin versus Prabowo-Hatta.
Seyogyanya menurut Dandhy, Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.
Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ungkapnya.
Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO.
Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira, mengatakan dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.
(TRIBUNMEDAN/Banjarmasinpos/TRIBUNNEWSWIKI/Kaa)
Baca berita terkait di sini
