lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Beberapa nama diprediksi masuk bursa calon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagai pengganti Mahfud MD yang mundur dari kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo.
Nama-nama itu antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
“Memang banyak spekulasi setelah Mahfud mundur, misalnya seakan-akan penggantinya itu dikaitkan dengan AHY karena Jokowi sempat bertemu dengan AHY,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Kamis (1/2/2024).
“Ada juga dikaitkan dengan Pak Dudung yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka),” lanjutnya.
Menurutnya, AHY mempunyai kesempatan besar menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud.
Sebab, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang yang dibawahkan oleh Menko Polhukam.
Penunjukan AHY sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju juga bisa dilijat sebagai rekonsiliasi Partai Demokrat dengan Jokowi. Langkah itu sekaligus sebagai konsolidasi politik partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres yang diyakini didukung oleh Kepala Negara.
Pasalnya, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, hanya Demokrat yang berada di luar pemerintahan.
“Kalau kemudian AHY yang didapuk jadi Menko Polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik. Di mana Pak Jokowi menjadikan AHY menko ini tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus memenangkan Prabowo-Gibran,” ujar Adi.
Baca: Mayor Inf. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc.,MPA,
Adi menyebutkan, Demokrat masih terkesan setengah hati mendukung Prabowo-Gibran.
Hal tersebut tampak dari baliho-baliho yang dipasang Demokrat, yang kebanyakan hanya menampilkan gambar Prabowo dan tidak menyertakan Gibran.
Apabila AHY ditunjuk sebagai Menko Polhukam, kata Adi, ada “harga” yang harus dibayar Demokrat yakni dukungan penuh ke Prabowo dan Gibran, yang tidak lain merupakan putra sulung Jokowi.
“Ini tahun politik yang saya kira apa pun yang didapatkan itu tentu tak ada makan siang yang gratis, tak ada cek kosong, ada sesuatu yang ingin didapatkan,” kata Adi.
Namun, selain AHY, Jokowi sangat mungkin menunjuk nama-nama lain dari kalangan partai politik, baik itu kader Partai Golkar, kader Partai Gerindra, kader Partai Amanat Nasional (PAN), atau kader partai politik lain pendukung Prabowo-Gibran.
Adi yakin, sosok yang dipilih Jokowi tidak berasal dari partai yang tidak satu gerbong dengan pendukung Prabowo-Gibran, baik itu kader PDI Perjuangan, kader Partai Nasdem, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maupun kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ia mengatakan, sulit untuk menebak pikiran dan sikap politik Jokowi belakangan ini.
Presiden bisa saja menunjuk sosok pengganti Mahfud dari kalangan partai politik, mungkin juga profesional.
Diyakini sosok tersebut adalah orang dekat Jokowi yang loyal dan tegak lurus terhadap Presiden.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
