lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Polda Metro Jaya turun tangan menyikapi temuan 12 senjata api (senpi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan temuan 12 pucuk senpi tersebut.
Jajaran Polda Metro Jaya pun lantas akan melakukan pendalaman terkait dengan temuan KPK itu.
"Benar, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya," kata Trunoyudo, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (30/9/2023).
Polda Metro Jaya juga akan berkoordinasi dengan Baintelkam Polri untuk mengusut temuan 12 senjata api di rumah Syahrul Yasin Limpo.
"Dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian melalui Direktorat Intelkam, tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman da n koordinasi dengan Baintelkam Polri," ujar Trunoyudo.
"Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk," tandasnya.
Baca: Serba-serbi KPK Geledah Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo: Uang Puluhan Miliar-Senjata Api Disita
Baca: Pihak Rizieq Shihab Bicara Kemungkinan HRS Dukung Anies-Cak Imin: Segalanya Sangat Mungkin Terjadi
Sebelumnya, KPK telah rampung menggeledah rumah dinas Mentan Yahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak Kamis (28/9/2023) sore hingga Jumat (29/9/2023) siang.
Selain senjata api, KPK juga mengamankan uang puluhan miliar dari rumah Syahrul.
Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut tim penyidik telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait dengan temuan senjata ini.
"Tadi bertanya apakah betul ada senpi? Kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah DKI Jakarta," ujar Ali.
Meski demikian, Ali enggan membeberkan lebih lanjut berapa jumlah senpi yang ditemukan di rumah Syahrul, termasuk legalitas kepemilikan senjata itu.
Menurut Ali, KPK hanya menganalisis sejumlah barang atau benda yang diduga terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
"Nanti, berapa jumlahnya, apakah ada intinya dan lain-lain tentu itu di luar kewenangan dari KPK," tutur Ali.
(tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini
