lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih untuk tetap bertahan dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres), sambil menunggu arahan lainnya dari dewan syuro partai terkait Pemilu 2024.
Awalnya, KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS ini sepakat mengusung eks Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 dengan sepenuhnya menyerahkan siapa pasangannya kepada Anies Baswedan.
Namun demikian, Partai Demokrat menyatakan hengkang usai Partai Nasdem secara sepihak memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan disebut sempat menemui Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri untuk melaporkan bahwa Cak Imin akan menjadi bakal mendampingi Anies.
Baca: Respon Anies Usai Demokrat Hengkang dari Koalisi Perubahan: Kita Ingin Indonesia Adil dan Lebih Maju
Baca: Sakit Hati Dikhianati Anies, Demokrat Buka Peluang Berkoalisi dengan PDIP
Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf mengungkapkan, selepas pertemuan tersebut, Salim Segaf pun mengumpulkan jajaran pengurus PKS untuk membahas dinamika tersebut.
"Memang Pak Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh sempat menjumpai ketua majelis syuro kami, dari situlah ketua majelis syuro kami mengajak kami untuk rapat membicarakan perkembangan terakhir yang ada," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).
Muzzammil memaklumi bahwa partai-partai politik yang bergabung ke dalam sebuah koalisi untuk meraih kemenangan dengan menghitung kekuatan masing-masing partai.
Namun demikian, ia menekankan bahwa demokrasi punya sebuah tujuan yang mulia sehingga harus dilakukan dengan proses yang mulia pula.
"Jadi ketika ada hal-hal yang kurang pas ya terjadi seperti ini. Itu yang kami ingin kita semua belajar dalam berdemokrasi," ujar Muzzammil.
Muzzammil menyatakan, proses masuknya PKB ke KPP semestinya tidak akan menimbulkan guncangan jika dilakukan dengan cara yang lebih halus.
"Harusnya ini tidak ada friksi apa-apa kalau kita kelola tidak awal dengan masuk sebagai salah satu partai dalam koalisi, lalu kita bicarakan, tidak ada masalah sama sekali," kata dia.
Muzzamil menyebutkan, PKS masih mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Dia menambahkan, sikap PKS mendukung Anies tidak berubah karena hal itu merupakan amanat dari Majelis Syuro PKS.
"Posisi PKS tetap lurus dengan lembaga tertinggi partai, itu majelis syuro partai, mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Di mana Pak Anies diusung sebagai capres, PKS full mendukung hal itu," kata Muzzammil.
Muzzammil menegaskan, sikap politik PKS akan mengikuti majelis syuro sebagai lembaga yang punya wewenang untuk menetapkan calon presiden dan/atau wakil presiden yang diusung oleh PKS.
Ia melanjutkan, PKS pun masih menjadi anggota Koalisi KPP pengusung Anies, meski PKS tidak hadir dalam acara deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya pada Sabtu siang.
"Kami sangat menghormati, bahkan kami mengikuti (acara deklarasi). Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu, kami bersama koalisi (perubahan), karena koalisi itu ditegaskan oleh capres Anies juga," kata dia.
Muzammil melanjutkan, PKS juga menghormati sikap Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies dengan Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden.
Namun, ia mengingatkan bahwa PKS belum mengambil sikap terkait duet Anies-Muhaimin karena masih menunggu keputusan musyawarah majelis syuro yang akan digelar dalam waktu dekat.
"Kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami," kata Muzzammil.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak menghadiri acara deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya, Sabtu siang.
