TRIBUNNEWSWIKI.COM - Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 kini makin gemuk.
Koalisi pendukung Prabowo itu bertambah besar lantaran Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah resmi menyatakan dukungannya pada hari Minggu, (13/8/2023), di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat.
KKIR kini berisi lima partai besar, yakni Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Golkar, dan PAN.
Di sisi lain, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan; dan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung Ganjar justru dilanda persoalan internal.
KPP terancam bubar
KPP yang mengusung Anies tampak rapuh. KPP yang berisi Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat itu bahkan terancam bubar.
Salah satu penyebab kerapuhan itu ialah Anies yang tak kunjung mengumumkannya sosok cawapres pendampingnya.
Demokrat kerap mendesak Anies untuk mengumumkannya. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut masyarakat sudah tidak sabar menunggu pengumuman itu.
Baca: Peta Koalisi Pilpres 2024 Setelah PAN dan Golkar Resmi Dukung Prabowo Subianto, Anies Hanya 3 Partai
Baca: Beda dengan Prabowo, Pengamat Anggap Jokowi Ikut Campur dalam Dukungan Golkar & PAN kepada Prabowo
“Yang mahal dalam kehidupan itu adalah kejelasan dan kepastian. Saya pikir, semua seperti itu. Makanya, sering kali kita mengatakan bahwa ketidakpastian, ketidakjelasan itu yang sering membuat orang tidak optimal,” kata AHY saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat, (11/8/2023), dikutip dari Tribunnews.
Kata dia, AHY desakan agar Anies mengumumkan cawapresnya selalu dibawa dalam komunikasi Demokrat dengan PKS dan Nasdem.
“Waktu sangat berharga, kita ingin segera melakukan berbagai hal yang efektif, tepat sasaran,” ujar putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Partai berlambang bintang Mercy itu terus mendorong Anies agar menjadikan AHY sebagai cawapresnya.
Di sisi lain, Nasdem bersilang pendapat perihal deklarasi cawapres Anies. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu meminta semua pihak tidak mendesak Anies.
Nasdem meyakini bahwa pengumuman cawapres adalah salah satu taktik agar menang dalam pemilu. Pengumuman itu harus menunggu waktu yang tepat.
Sejumlah kalangan juga khawatir bahwa KPP bisa bubar apabila AHY tidak dijadikan cawapres.
Baca: Reaksi Yenny Wahid Ditolak Jansen jadi Cawapres Anies: Kalau Bosmu Butuh Dukungan, Saya Emoh Loh
Baca: Enggan Kalah Pilpres untuk Ketiga Kalinya, PAN Tak Akan Dukung Anies Baswedan
Rapuhnya koalisi Ganjar
Persoalan internal juga melanda koalisi pendukung Ganjar. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mempersilakan PPP keluar dari koalisi jika Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno tak menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar.
"Monggo (silakan), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," ujar Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (14/8/2023).
Dia berujar kerja sama politik dilakukan tanpa landasan kesukarelaan bakal berjalan sulit.
Kata Basarah, semua nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar mempunyai peluang yang sama, termasuk Sandiaga.