lihat foto
Jadilah bagian dari gerakan untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan hak-hak kita dihormati.
Bersama, kita bisa menciptakan realitas yang lebih baik dan melestarikan demokrasi yang menjadi dasar negara kita.
Baca: BREAKING NEWS: Seorang Pria Bunuh Diri Loncat dari Lantai 29 Apartemen Bassura City
Akun tersebut kemudian melurukan terkait dengan postingannya itu setelah Kapuspen TNI buka suara.
"Selamat malam Everyone… ane mau meneruskan terkait postingan di Atas bahwasanya Mabes TNI sudah buka suara.
Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono, menjelaskan baliho tersebut berdiri di lahan milik TNI.
Jadi apa yang sudah dilakukan harus bisa dimengerti untuk segenap warga.
terima kasih untuk tetap menjaga Netralitas TNI dengan tanpa memihak kepada pihak siapapun," tulisnya.
Kapuspen TNI Angkat Bicara
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjono mengonfirmasi adanya pencopotan baliho Ganjar Pranowo ini.
Julius menjelaskan bahwa pencopotan baliho itu terjadi pada Sabtu (15/7/2023), sekira pukul 17.45 WIB.
Awalnya, Komandan Kodim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko mendapat pesan WhatsApp dari Ahmad Gunadi, putra dari Bupati Barito Utara, tentang permohonan izin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Mtw.
Ketika Dandim melihat kiriman foto tersebut, dirinya baru menyadari adanya kejanggalan adanya foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya.
Dandim kemudian memperintahkan Pasilog berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot baliho itu.
Laksamana Muda Julius Widjojono menegaskan bahwa pencopotan itu untuk menjaga netralitas TNI.
"Demo menjaga netralitas TNI dalam pemilu tahun 2024," ujar Julius dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Juli 2023.
Baca: Profil dan Harta Kekayaan Budi Arie Setiadi, Ketua Pro Jokowi yang Jadi Menkominfo
Julius menyebutkan, jauh-jauh hari sebelum tahun politik, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh prajurit untuk berkomitmen netral dalam Pemilu 2024.
Ada lima penekanan Panglima TNI kepada seluruh prajurit dan keluarganya untuk Pemilu 2024.
Pertama, prajurit TNI tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta pasangan calon yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
Ketiga, keluarga TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara, dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
