lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Usulan kenaikan biaya haji mendapat sorotan dari pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah.
Trubus mengatakan kenaikan ongkos tersebut hanya akan menambah beban masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan haji, Jum'at (27/1).
"Naiknya terlalu tinggi, berat bagi calon jamaah haji," terang Trubus, dikutip dari Kontan.
Menurutnya pemerintah perlu memberikan kebijakan yang bisa menguntungkan calon jamaah haji.
Trubus mengamati, dengan biaya haji yang saat ini berlaku saja, banyak masyarakat yang perlu menabung lebih dari 20 Tahun guna mengumpulkan biaya yang cukup.
Baca: Kabar Gembira, Kuota Haji Indonesia 2023 Bertambah Jadi 221 Ribu
Baca: Begini Respons Kemenag Soal Desakan Penurunan Biaya Haji 2023
Menurutnya, adanya kenaikan biaya haji ini akan menambah antrian bagi calon jamaah.
Juga dikhawatirkan banyak calon jamaah yang memaksakan diri hingga berhutang.
"Kondisi yang tidak menguntungkan bagi calon jamaah, ini kita bicara kebijakan publik dan publik nya ini para jamaah," jelas Trubus.
Trubus pun mengamati tentang adanya kebijakan penurunan biaya haji di Arab.
Sehingga menurut Pengamat Kebijakan Publik ini kebijakan kenaikan biaya haji di Indonesia sangat tidak relevan.
Seharusnya, kata Trubus, pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab soal kebijakan biaya untuk jamaah Indonesia.
Ditambah lagi Indonesia adalah negara muslim terbesar yang mengirimkan jamaah haji paling banyak.
"Jadi memang agak aneh di sana turun di sini malah naik. Itu yang ditangkap oleh publik," tuturnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan adanya kenaikan biaya jemaah haji tahun 2023 dengan asumsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hingga Rp 98.893.909.
Nilainya naik kurang lebih Rp 514.000 dibanding tahun 2022.
Rinciannya, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang akan dibebankan kepada jemaah mencapai Rp 69.193.733 atau 70 persen.
Baca: Konsul Haji Ingatkan Sanksi Pidana untuk Travel Umrah Tidak Berizin
Baca: Haji Furoda
Adapun, 30 persen lainnya merupakan subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji Rp 29.700.175.
Dengan komposisi tersebut, BIPIH yang harus dibayar calon jemaah naik sekitar Rp 30 juta/jemaah dibanding tahun lalu.
Pada tahun 2022, BPIH yang dibayarkan jemaah haji sebesar Rp 39,8 juta.
Dikutip dari Kompas.com, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, nilai tersebut diambil demi keseimbangan dan keadilan antara beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya.
Yaqut mengatakna, pemerintah harus mencari formula untuk menjaga prinsip istitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.
