lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut ada tiga pilihan terkait harga BBM subsidi.
Sri Mulyani menyebut tiga pilhan tersebut sama-sama tidak enak.
Hal ini ia ungkapkan menyambut adanya lonjakan harga minyak mentah.
Pilihan pertama menanggapi kenaikan tersebut adalah dengan menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi.
Keputusan pertama ini tentu akan semakin membebani APBN
Kemudian pilihan kedua adalah mengendalikan volume Pertalite dan Solar.
Baca: Cek Daftar Harga BBM Non Subsidi Hari Ini: Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex
Baca: Harga BBM Pertamina Resmi Naik Lagi, Berikut Rinciannya per 3 Agustus 2022
Serta pilihan terakhir yaitu menaikkan harga BBM subsidi.
Hal tersebut diungkapkan bendahara negara ini saat berada di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).
"Semua kombinasi di antara ketiga ini, tiga-tiganya sama sekali enggak enak," ungkap Sri Mulyani, dikutip dari Kompas.
Bahkan Sri Mulyani ikut menyinggung soal negara yang harus kembali mengucurkan uang sebesar Rp 198 triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi jika tanpa kenaikan harga pertalie dan solar.
Anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 masih dipatok sebesar Rp 502,4 triliun untuk saat ini.
Pada awalnya anggarannya hanya sebesar Rp 152,1 triliun.
Namun mengalami pembekakan hingga 229 persen atau sebesar Rp 349,9 triliun.
"APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," imbuh Menkeu.
Pilihan kedua soal volume pertalite dan solar, konsumsinya diprediksi melebihi kuota.
Kuota yang ditetapkan tahun ini sebanyak 23,05 juta KL.
Namun menurut prognosa konsumi Pertalite sampai akhir tahun akan menyentuh 28 juta kiloliter (KL).
Sementara bakar solar tahun ini hanya sebesar 14,91 juta KL.
Baca: Harga BBM Naik Bakal Diumumkan Dalam Waktu Dekat, Luhut: Kita Jauh Lebih Murah dari yang Lain
Baca: Jokowi Rombak Aturan Distribusi dan Harga Bensin Premium-Pertalite
Akan tetapi diperkirakan konsumsinya bakal mencapai 17,2 juta KL sampai akhir tahun apabila tak dilakukan pembatasan
Sri Mulyani menyebut saat ini masih dalam pembahasan antar menteri terkait untuk pilihan ketiga soal kenaikan harga pertalite dan solar.
Hingga saat ini, lanjut Sri Mulyani, masih dalam penghitungan dan belum mencapai keputusan akhir.
"Jadi apapun keputusan, nanti pasti akan disampaikan di dalam rapat. Para menteri sekarang semuanya saling berkoordinasi," tuturnya.
Luhut Ungkap Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Solar Subsidi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan mengenai rencana kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi.
Luhut mengatakan, pemerintah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.
“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022), dikutip dari Kompas.com.
Ada beberapa pertimbangan yang membuat pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM subsidi, Pertalite dan Solar subsidi.
Tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual pertalite atau solar, kemudian berdampak pada kenaikan subsidi serta kompensasi energi.
Hingga kini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun.
Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun.
Namun, Luhut tak menyebut berapa besaran kenaikan harga Pertalite yang akan ditetapkan.
“Tapi untuk diketahui, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume,” jelas Luhut.
“Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," sambungnya.
Yang jelas, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati demi menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” lanjut Luhut.
Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," pungkasnya.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Putradi Pamungkas/Ka)
