lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan mengenai rencana kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi.
Luhut mengatakan, pemerintah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.
“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022), dikutip dari Kompas.com.
Ada beberapa pertimbangan yang membuat pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM subsidi, Pertalite dan Solar subsidi.
Tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual pertalite atau solar, kemudian berdampak pada kenaikan subsidi serta kompensasi energi.
Hingga kini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun.
Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun.
Namun, Luhut tak menyebut berapa besaran kenaikan harga Pertalite yang akan ditetapkan.
“Tapi untuk diketahui, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume,” jelas Luhut.
“Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," sambungnya.
Baca: Daftar Jenis Mobil yang Dilarang Isi BBM Jenis Pertalite
Yang jelas, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati demi menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” lanjut Luhut.
Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," pungkasnya.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
