lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali mencuat kepada publik dan dikabarkan akan terjadi pada 15 Juni mendatang.
Dikutip dari Tribunnews, menanggapi kabar tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahuinya.
"Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Mantan Rektor UGM itu mengatakan belum menerima informasi apa pun tentang reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Meski begitu, Praktikno mengungkapkan berbagai pertimbangan Jokowi jika akan melakukan reshuffle.
Baca: Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet yang Kembali Muncul, Jubir Presiden: Itu Hak Prerogatif
Baca: Sepak Terjang Bahlil Lahadalia, Disebut Bakal Jadi Menteri Investasi di Reshuffle Kabinet Terbaru
"Banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis. Kita harus sangat responsif. Pandemi kita juga harus antisipatif. Jadi kita fokus kerja," katanya.
Namun, dia tak membocorkan siapa saja menteri yang akan diganti, termasuk soal Menteri Perdagangan M Lutfi yang disinyalir akan terkena pergantian.
"Nanti saja," katanya.
Isu reshuffle kembali muncul sejak bulan Maret lalu saat presiden mengatakan kekecewaannya kepada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Bantuan Indonesia.
Kala itu, Presiden Jokowi menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri tentang pengadaan barang dan jasa.
Baca: Pihak Istana Sebut Presiden Joko Widodo Menginap di IKN dengan Tenda Sederhana Tapi Aman
Baca: Kunjungan Kerja di Klaten, Presiden Jokowi Tak Menduga Bertemu Peserta Vaksinasi Bernama Joko Widodo
Presiden menuturkan akan merombak menteri apabila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," tutur Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).
Presiden bahkan meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang serta jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata presiden.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)
Baca lengkap soal Covid-19 di sini
